Mesin Rusak, Boeing Diganti Fokker 100

SAMPIT – Kerusakan mesin dialami pesawat Boeing 737-200 PK MBC, dari maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines (MNA). Pesawat  yang menerbangi Bandara H Asan Sampit, Sabtu (12/2) itu rusak diganti sementara dengan Fokker 100. Mulai hari Senin (hari ini, Red), penerbangan dipastikan berjalan normal kembali.

Meski demikian, akibat kerusakan pada mesin kiri pesawat tersebut, tak ada jadwal penerbangan Merpati tujuan Sampit-Surabaya dan Sampit-Jakarta untuk hari itu. Bahkan penerbangan pesawat Merpati melalui Bandara H Asan Sampit masih kosong sampai kemarin, Minggu (13/2). Padahal, layanan normal penerbangan Merpati biasanya dibuka setiap hari.

“Kita sudah mengirim surat kepada pihak Merpati. Agar mengganti pesawat yang mengalami kerusakan dengan pesawat lainnya. Informasinya, pihak Merpati akan segera mengirimkan pesawat jenis Fokker 100. Diharapkan, tidak ada kendala. Agar penerbangan berjalan lancar seperti biasa,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Kotim, Drs Fadlian Noor MM, Minggu (13/2).

Sementara itu, keputusan pilot yang cepat dan tepat berhasil menyelamatkan sekitar 102 penumpang, yang akan terbang menggunakan pesawat Merpati jenis Boeing seri 200 menuju Surabaya, Sabtu (12/2) sore. Pilot memutuskan kembali lagi ke landasan, setelah mengetahui ada salah satu mesin pesawat yang mengalami gangguan.

Sebelumnya, pesawat sudah sempat terbang selama beberapa menit “Salah satu engine pesawat mengalami lost power. Karena mempertimbangkan jarak tempuh penerbangan ke Surabaya masih jauh, kami memutuskan kembali ke Bandara H Asan,” jelas pilot yang menerbangkan pesawat Merpati tersebut, Deni Satrio, kepada Kalteng Pos, Minggu (13/2).

Deni mengakui, ada salah seorang penumpang yang melihat percikan api pada sebelah kiri pesawat. Penumpang tersebut segera memberitahu pramugari, dan langsung ditindaklanjuti dengan menenangkan penumpang. “Untuk percikan api, itu adalah sebuah proses, dan belum bersifat emergency. Engine masih berfungsi, tapi tenaganya kurang,” papar Deni.

Deni yang didampingi rekannya sesama pilot, Dicky Harsa serta sejumlah kru pesawat lainnya, menambahkan, tidak ada kepanikan di dalam pesawat ketika diketahui adanya kerusakan mesin. “Semua baik-baik saja. Penumpang tenang dan tidak ada yang panik atau berteriak. Semuanya tetap terkendali sampai pesawat mendarat lagi di H Asan,” tegasnya.

Hal senada disampaikan para pramugari yang mendampingi saat itu. Semua menegaskan tak ada kepanikan dan teriakan-teriakan ketika pesawat diketahui mengalami kerusakan. Jumlah penumpang yang diangkut sebanyak 102 orang, dengan tiga di antaranya adalah bayi. Selain itu, pesawat juga mengangkut cargo dengan berat sekitar 520 kilogram.

Seluruh penumpang dan barang akhirnya diturunkan kembali, karena pesawat batal terbang. Sebagai tanggung jawab, pihak maskapai mengalihkan para penumpang melalui bandara terdekat. “Kerusakan yang terjadi sedang dalam proses perbaikan. Diperkirakan, selesai dalam 1-2 minggu ke depan,” terang General Sales Agen PT MNA di Sampit, Maskur Majadi.

Maskur memastikan, layanan penerbangan sudah normal mulai hari ini, Senin (14/2). “Kami sudah menghubungi pusat dan meminta pesawat pengganti, untuk melayani penumpang di Sampit. Rencananya akan dikirimkan Fokker 100 dengan kapasitas 107 penumpang. Saat ini, penumpang yang booking untuk hari Senin sudah over kapasitas,” kata Maskur.

Untuk rute Sampit-Jakarta, lanjutnya, tercatat sekitar 114 orang. Sedangkan untuk rute Sampit-Surabaya, jumlahnya lebih banyak lagi, yakni 147 orang. “Jumlah penumpang yang ingin dilayani melalui bandara H Asan Sampit sangat banyak,” jelas Maskur sembari menegaskan pihaknya selalu mengutamakan keselamatan penumpang dalam pelayanan. (uzi)

by: 4H3 KPFM.......sumber Kalteng Pos

Tokoh Dayak Kalteng Heran. Kapolda: Tidak Semua Masalah Dapat Diselesaikan Dengan Hukum Adat

PALANGKA RAYA – Keputusan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar yang menempuh jalur hukum untuk memperkarakan Prof Thamrin Amal Tamagola ditanggapi seorang tokoh Dayak Kalteng Sabran Achmad. Sabran sependapat dengan Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Agustin Teras Narang bahwa keputusan sidang adat di Betang Nganderang Palangka Raya pada Sabtu, 22 Januari 2011 lalu sudah “incracht”.

“Putusan siding adat tersebut sudah final dan tidak ada lagi tuntutan adat atas pelanggaran adat terhadap Thamrin,” ungkap Sabran Achmad di kediamaannya, Sabtu (12/2) kemarin.

Pada kesempatan itu, Sabran mengaku heran dengan pernyataan DAD Kalbar yang mengaku tidak terlibat dalam sidang adat Thamrin di Kalteng beberapa waktu lalu itu.

“Padahal seluruh perwakilan hadir pada saat itu, termasuk dari Kalbar dan saat itu perwakilan mereka juga sudah sepakat terhadap putusan yang diberlakukan terhadap Thamrin,” kata Sabran yang terlihat bersemangat.

Namun demikian, Sabran tidak menampik kalau ternyata gugatan DAD Kalbar di luar bersifat adat.

“Kalau terkait dengan kasus adat yang dilakukan Thamrin, bagi kita sudah selesai. Tapi mungkin juga ada gugatan lain dari DAD Kalbar yang tidak bersifat adat. Saya tidak tahu,” lanjut Sabran.

Menanggapi pendapat bahwa guru besar UI tersebut tak cukup diberi sanksi adat, Sabran mengatakan bahwa hukum adat sudah cukup.

“Hkum adat itu sebenarnya sudah cukup dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Seluruh masalah kehidupan dapat diselesaikan dengan hukum adat dengan syarat kedua belah pihak sudah sepakat terlebih dahulu. Adapun tujuan dari hukum adat adalah perdamaian yang dilandasi kejujuran,” jelasnya.

Sementara Kapolda Kalteng Brigjen Pol Damianus Jackie menyebut hukum adat dapat berjalan seiring dengan hukum positif.

“Hukum adat dapat saja diberlakukan terhadap suatu permasalahan selain hukum negara. Sehingga hukum adat dapat berjalan beriringan. Akan tetapi tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan hukum adat,” ujar Kapolda pada sebuah acara belum lama ini.(*/fad/yon)

by: 4H3 KPFM.........sumber Kalteng Pos

Polisi Endus Permen Narkoba

PALANGKA RAYA – Jangan dikira narkoba hanya domainnya remaja dan pemuda. Kini, barang haram itu sudah mulai merambah anak-anak, bahkan balita sekali pun. Karena itu, orangtua yang anaknya masih balita jangan senang dulu. Sebab polisi sudah mengendus bahwa di Kalteng ada narkoba yang disebarkan dalam wujud permen. Atau lebih tepatnya, perman yang mengandung narkoba.

Kapolda Kalteng Brigjen Pol Damianus Jackie membeber kecurigaan atas adanya permen tersebut.

“Setelah saya mengunjungi Pusat Rehabilitasi Narkoba Galilea di Km 18 dan berdialog dengan para mantan pengguna narkoba, saya melihat bahwa memang ada kemungkinan beredarnya permen narkoba di sekolah-sekolah. Namun, hal ini masih terus kita selidiki,” ujar Kapolda Kalteng menjawab pertanyaan Kalteng Pos saat silaturahmi dengan pengurus dan anggota PWI Kalteng, beberapa waktu lalu.

Menurut Kapolda, remaja memang dapat menjadi sasaran empuk para pengedar narkoba. Sebab kebanyakan mereka masih labil dan terus mencari jati diri, sehingga lebih mudah dipengaruhi.

“Apalagi anak-anak, kalau dikasih permen tentu mudah terbujuk dan tidak sadar akan masuk dalam perangkap narkoba,” jelas Kapolda Kalteng.

Kapolda Kalteng juga mengatakan bahwa, beragam upaya untuk menanggulangi peredaran narkoba sudah dilakukan pihaknya. “Aparat penegak hukum pun tidak pernah lelah untuk melakukan pemberantasan narkoba. Namun kenapa masih ada saja peredaran narkoba, masih banyak korban penyalahgunaan narkoba?” ujarnya.

Selama ini, lanjut Kapolda, yang sudah dilakukan bersama masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba terus ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya.

“Seperti program halo polisi yang selama ini bekerjasama dengan Kalteng Pos sudah sangat bagus. Banyak respon dan informasi masyarakat yang membantu kinerja kepolisian sehingga dapat lebih baik,” ujar Kapolda.

Namun demikian, kata Kapolda, perlu juga dievaluasi dari waktu ke waktu mengingat karakteristik narkoba sebagai kejahatan terorganisir, memiliki jaringan yang luas, modus kejahatan yang terus diperbaharui dengan melihat kelemahan pengawasan aparat penegak hukum dan kontrol sosial masyarakat, serta narkoba menjadi bisnis yang menggiurkan ketika harga segala kebutuhan hidup naik dan lapangan kerja tidak ada.

Selain narkoba, obat-obatan jenis tertentu sangat mudah didapatkan di Palangka Raya. Seperti Somadril, Zenit, Dex-tro dan THD. Obat-obatan ini kerap dijadikan bahan dasar untuk membuat peminumnya fly. Obat jenis ini banya dikonsumsi pelajar dan mahasiswa.

Untuk mendapatkan obat-obatan ini memang tidak sulit. Ini terlihat hilir-mudiknya beberapa remaja di sebuah toko obat di kawasan Jalan Tjilik Riwut Palangka Raya.(*/fad/yon)

by: 4H3 KPFM.........sumber Kalteng Pos

SUSU FORMULA Menkes: Aman Dikonsumsi

SURABAYA - Adanya temuan dari peneliti IPB Sri Estuningsih mengenai susu formula yang mengandung bakteri enterobacter sakazakii membuat orang tua resah. Walau begitu, Menteri Kesehatan RI Dr dr Endang Rahayu Sedyaningsih MPH PH sudah memastikan bila susu formula yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi.

Bahkan, Endang menambahkan bila dia tidak mengetahui hasil penelitian IPB yang menyebut sejumlah susu formula yang beredar di pasaran mengandung bakteri Enterobacter Sakazakii.  Dia juga mengaku tidak tahu daftar merek susu yang menjadi objek penelitian IPB tersebut. Sebab, hasil penelitiannya tidak dilaporkan ke Kemenkes. "Yang punya data IPB. Kalau mau tahu ya silahkan ke IPB. Saya tak tahu datanya," katanya saat ditemui di rusun Sumbo Surabaya, kemarin (11/2)

Endang mengatakan bila pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah mengumumkan bila susu formula yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi. Walau begitu, Menkes minta agar susu formula tidak diberikan pada bayi berusia di bawah enam bulan. "Untuk bayi di bawah usia enam bulan, sebaiknya berikan ASI (Air Susu Ibu) saja," katanya.

Dikatakan, ada dua jenis bakteri enterobacter sakazakii terbagi menjadi dua jenis. Ada yang berbahaya, dan tidak berbahaya. "Dua jenis bakteri itu pasti mati kalau dipanaskan dengan suhu 70 derajat celcius. Bakteri itu akan mati dalam waktu 15 detik," jelasnya.

Seperti diketahui, Endang mengumumkan mengenai keamanan bakteri enterobacter sakazakii. Itu setelah Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Kementerian Kesehatan, BPOM dan IPB untuk mengumumkan nama produsen susu formula yang ditemukan mengandung bakteri tersebut.

Perintah itu dikeluarkan karena ada salah seorang warga yang menggugat hasil penelitian itu dan menuntut pemerintah mengumumkan para produsen susu sehingga bisa mengambil tindakan pencegahan. Berdasar hal tersebut, MA memerintahkan ketiga pihak, yakni Kemenkes, Badan POM, dan IPB mengumumkan nama produsen.

Sementara Sri Estuningsih, peneliti IPB, menemukan susu tercemar bakteri Enterobacter Sakazakii. Hasil penelitian itu menyebutkan bahwa 22,73% susu formula (dari 22 sample), 40% makanan bayi (dari 15 sampel), yang dipasarkan pada April-Juni 2006 telah terkontaminasi Enterobacter Sakazaki. Namun, Estu merahasiakan nama-nama susu tercemar tersebut.

Setelah melakukan rangkaian kunjungan, Menkes menutup kunjungannya ke Surabaya ke redaksi Jawa Pos di gedung Graha Pena. Menkes disambut oleh jajaran direksi dan para redaktur Jawa Pos. Yakni, Direktur Jawa Pos Nany Wijaya dan Pemred Jawa Pos Leak Kustiya. Pertanyaan seputar kesehatanpun mengalir deras. Terutama tentang kebijakan Menkes agar segera mengegolkan RPP tentang pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif, problem HIV/AIDS di Indonesia yang tinggi, dan masih tingginya angka kematian ibu (AKI).

RPP tentang tembakau misalnya hingga kini belum juga disahkan oleh pemerintah. Masih saja ada tarik ulur penggedokan aturan itu. Padahal, kota-kota di Indonesia gencar memberlakukan kawasan tanpa rokok (KTR). Sementara, RPP tersebut hingga kini belum juga digedok.

Terkait hal itu, Mantan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi, Badan Penelitian dan Pengembangan mengaku telah mendengar masukan dari berbagai pihak. Berbagai pihak sejatinya telah setuju agar aturan itu segera disahkan. Dengan begitu, akan ada kebijakan secara nasional, tidak seperti sekarang ini karena hampir semua daerah memiliki peraturan daerah (perda) tentang KTR sendiri-sendiri.

Apalagi, persentase merokok untuk penduduk berusia diatas 10 tahun mencapai 23,7 persen tiap hari. Fakta lain menyebut, 85,4 persen perokok melakukan di dalam rumah dengan konsumsi rata-rata 12 batang per hari. Laki-laki masih mendominasi sebagai konsumen utama untuk semua jenis rokok. Namun, untuk tembakau kunyah, wanita 19 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Berbagai regulasipun seputar produk rokok akan diperketat. Misalnya, adanya larangan bagi anak dibawah usia 18 tahun untuk merokok. Hanya, kata Menkes, pemerintah mengakui kesulitan untuk melarang iklan rokok. "Kita semua tahu ini menyangkut berbagai kepentingan," ujarnya. Padahal, RPP tersebut, menurut Endang, lebih maju dibandingkan PP 19/2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Karena itu, Menkes optimistis RPP itu akan segera disahkan. Sebab, sudah ada kesepakatan dengan berbagai kementrian.

Persoalan lain yang tak kalah menjadi perhatian adalah kasus HIV/AIDS yang selalu meningkat. Terutama, di kawasan prostitusi. Di Surabaya sendiri ada Dolly yang ditengarai sebagai pemicu penyebaran HIV/AIDS. Karena itu, mungkinkah HIV/AIDS bakal berkurang ketika tempat-tempat prostitusi macam Dolly ditutup?

Menanggapi hal itu, Endang mengatakan, bahwa tingginya angka HIV/AIDS tak hanya di kawasan prostitusi, tapi juga sekitarnya. Dengan begitu, penutupan kawasan prostitusi tidak menjadi garansi untuk menekan angka HIV/AIDS. Sementara angka penyakit itu di sekitar kawasan prostitusi semakin tinggi. "Jika kita kesulitan menutup Dolly, yang bisa kita lakukan adalah menatanya. Agar angka kejadian penyakit itu berkurang," jelasnya. Termasuk, mengidentifikasi daerah atau kawasan prostitusi mana saja yang memiliki jumlah tinggi penderita HIV/AIDS.

Sebab, HIV AIDS dalam sepuluh tahun terakhir ini selalu memperlihatkan tren kenaikannya. Penularan melalui heteroseksual masih mendominasi dengan persentase 51,3 persen dan disusul IDU dengan 39,6 persen.

Problem kesehatan lain yang menjadi perhatian besar adalah tingginya angka kematian Ibu (AKI) di Indonesia. Saking tingginya, Indonesia masuk kelas kelima terburuk tingginya angka kematian tersebut di dunia. Pada 2010, AKI di Indonesia adalah 228 per 100 ribu kelahiran hidup. Targetnya, kata Endang, angka kematian itu turun hingga 1 per 100 ribu. "Bergantung daerahnya juga. Jika suatu daerah penduduknya kecil, tidak boleh ada satupun ibu yang meninggal ketika melahirkan," jelas peraih gelar doctor di Harvard School of Public Health, USA itu.

Tingginya AKI di Indonesia karena berbagai factor. Berdasarkan riset kesehatan dasar (riskesdas) 2010 yang dilakukan Kemenkes, 46 persen wanita menikah dibawah usia 20 tahun. Fakta itu menjadi salah satu factor tingginya angka kematian ibu. "Ada empat factor. Terlalu muda menikah, terlalu tua menikah, terlalu banyak anak, dan terlalu sering melahirkan," paparnya. Juga karena berbagai penyebab lain seperti, terlambat tertangani dan terlambat datang untuk mendapat pertolongan.

Karena itu, ada berbagai upaya yang dilakukan Kemenkes. Rumah sakit-rumah sakit yang melakukan monitoring dan evaluasi bakal diperbanyak. Termasuk, mengoptimalkan peran desa siaga. Beberapa provinsi seperti NTB dan Jawa Barat menjalankan program desa siaga dengan baik. "Banyak bumil yang ditangani. Termasuk, mencatat jumlah bumil di wilayahnya," terang perempuan kelahiran 1 Februari 1955 itu. Bahkan, daerah-daerah itu sudah memiliki program agar angka kematian ibu mencapai nol persen. Program itu dikenal dengan Akino.

Selain itu, upaya yang tak kalah penting adalah mengembalikan peran puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan dasar kesehatan. Puskesmas?harus menjalankan fungsi primernya, yakni mencegah berbagai persoalan kesehatan. Bukan berperan sebagai kuratif atau menangani berbagai penyakit. Karena itu, revitalisasi puskesmas terus dilakukan. Pada 2010, penambahan puskesmas di seluruh Indonesia mencapai 194. Terdiri dari puskesmas perawatan 177 dan non perawatan 77. Selain itu, juga ada penambahan 377 puskesmas pembantu dan 2.828 posyandu.(ai/kit/jpnn)

BY: 4H3 KPFM.....sumber Kalteng Pos

CUACA EKSTREM Baru Berakhir Juli

JAKARTA - Indonesia sedang dilanda kekhawatiran kelangkaan pangan akibat cuaca ekstrem. Hujan lebat dengan intensitas besar, angin kencang, dan ombak tinggi menjadi tanda-tanda cuaca ekstrem tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi, cuaca ekstrem akan mereda seiring dengan masuknya musim kemarau pada Juli mendatang.

Dalam diskusi bulanan antara Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) dan Society of Indonesian Enviromental Jurnalist (SIEJ) di Jakarta kemarin (11/2), Kepala BMKG Sri Woro B Harijono menjelaskan, tanda-tanda musim kemarau itu muncul di 61 zona pemetaan daerah di Indonesia. BMKG selama ini menetapkan ada 220 zona pemetaan. BMKG juga mencatat, cuaca ekstrem itu muncul sejak penghujung 2010 lalu.

Sri Woro menerangkan, 61 zona tersebut mulai mengalami penurunan tanda-tanda cuaca ekstrem mulai Maret depan. Dia menyebutkan, di antara 61 zona tersebut yang paling awal mengalami penurunan intensitas cuaca ekstrem di antaranya sebagian kecil NTT dan NTB.

Pengurangan tanda-tanda cuaca ekstrem pada April akan muncul di Karawang bagian barat laut (Jabar), pantai utara Karawang, Yogyakarta, sebagian kecil Jatim, dan sebagian besar Bali, NTB dan NTT.

Selanjutnya, prospek awal kemarau pada tiga bulan berikutnya yaitu pada Mei, Juni, dan Juli muncul di Pulau Sumatera, Banten, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Kalimantan, dan Sulawesi, serta Maluku.

"Pengurangan intensitas cuaca ekstrem itu menandai masuknya musim kemarau. Sebagian besar mulai terjadi pada Juli," jelas Sri Woro.

Sementara itu, BMKG memprakirakan curah hujan pada Februari 2011 juga masih sangat tinggi, terutama di sebagian Pulau Jawa. Sebagian Pulau Jawa akan diguyur hujan dengan intensitas menengah, sedangkan Maret 2011 curah hujan sangat tinggi terjadi di sebagian Pulau Kalimantan dan Papua serta Jawa.

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kemen LH Arief Yuwono menyambut baik laporan dari BMKG tersebut. Dia berharap, gelombang gagal panen akibat cuaca ekstrem berkurang. Selama ini, banyak tanaman padi roboh setelah diguyur hujan atau diterjang angin puting beliung.

"Kejadian gagal panen selama ini menimbulkan kelangkaan pangan," jelas dia.

Meskipun begitu, masuknya musim kemarau juga diwaspadai oleh jajaran Kemen LH pasalnya kerap memunculkan kebakaran hutan, terutama di lahan gambut. Salah satu kawasan yang dipantau adalah di Provinsi Riau, misalnya di Kabupaten Bengkalis. Kemen LH sudah memantau kesiapan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan jika kebakaran lahan gambut benar-benar terjadi. (wan/agm/jpnn)

by: 4H3 KPFM............... sumber Kalteng Pos

Ulama Jawa-Madura Minta Ahmadiyah Bubar

       Beberapa pengikut Ahmadiyah membawa anak-anak beristirahat di Mushala Polres Pandeglang mereka minta perlindungan.

JAKARTA - Ulama se-Jawa dan Madura merekomendasikan pemerintah untuk membubarkan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) secepatnya. Rekomendasi yang akan dikirimkan kepada Kementerian Agama (Kemenag) itu merupakan hasil pertemuan sejumlah pemimpin pondok pesantren ternama di Jawa Timur dan Madura. Dalam draf yang diterima Jawa Pos, rekomendasi itu disusun di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, dan diteken oleh 15 kyai dan ulama.

"Karena ini persoalan yang krusial, kami mengumpulkan para kyai sepuh untuk memberi masukan kepada pemerintah," ujar Ketua Panitia penyelenggara halaqah KH Mujib Imron ketika dihubungi dari Jakarta tadi malam.

Sejumlah ulama dan kyai Jatim itu antara lain KH Abdullah Faqieh (Langitan, Tuban), KH Muhammad Subadar (Rais Syuriah PBNU), KH Nawawi Abdul Jalil (PP Sidogiri Pasuruan), KH Miftahul Ahyar (Rais Syuriah PWNU Jatim), KH Abdussomad Bukhari (MUI Jatim), KH Pangadilan Daulay (Jakarta), dan KH Fachri Abdullah Schal (Bangkalan).

Pertemuan itu merekomendasikan pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah dan menjalankan SKB tiga menteri dengan saksama termasuk melarang penyebaran dan kegiatan ajaran Ahmadiyah dan penggunaan atribut Islam.

Forum ulama itu juga merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan SKB menjadi undang-undang pelarangan ajaran Ahmadiyah.

"Kami juga mengimbau umat Islam untuk tidak mudah terpancing isu SARA," ujar Mujib.

Ketua MUI Bidang Kerukunan Antarumat Beragama Slamet Effendi Yusuf meminta pemerintah dan DPR untuk segera menelurkan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama. UU tersebut juga diharapkan mencantumkan isi draf SKB tiga Menteri dan peraturan bersama tentang kerukunan beragama.

Dalam penyusunannya, usul Slamet, pemerintah atau DPR melibatkan tokoh agama, kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta pegiat hak asasi manusia.

"Mereka harus dilibatkan dalam pembicaraan yang berkelanjutan agar hasilnya dapat diterima oleh semua kalangan," ujarnya.

Secara terpisah, Sekjen Kementerian Agama (Kemenag) Bahrul Hayat membantah SKB tiga menteri disebut sebagai akar permasalahan. Secara esensi SKB dinilai tidak bermasalah walau kalangan LSM menilai isinya sangat menyudutkan Ahmadiyah.

Bahrul mengatakan, SKB dibuat setelah melewati tujuh kali rapat maraton. Dalam penyusunannya pemerintah juga melibatkan Ahmadiyah.

"Jadi itu tidak sepihak. Artinya pertimbangan sudah dua arah karena itu isinya sudah cukup mewakili," kata dia.

Slamet mengatakan, MUI telah memberangkatkan tim pencari fakta ke Cikeusik, Pandeglang, Banten. Tim yang diberangkatkan bertugas menggali informasi dari warga setempat soal kekerasan yang mengakibatkan tiga pengikut Ahmadiyah tewas pada Minggu (6/2) lalu. Tim dipimpin Prof Dr Utang Ranuwiharja dan beranggota Dr Amirsyah Tambunan, Dr Hafidz, dan Dr Aminuddin Yakub.

Tim MUI tersebut tidak akan mencampuri penyelidikan yang menjadi wewenang kepolisian.

"Hasil penggalian informasi yang dilakukan tim diharapkan dapat menjadi fakta tambahan bagi pihak kepolisian," kata Slamet. (zul/jpnn)

by: 4H3 KPFM......sumber Kalteng Pos

DAD Kalbar Tunjuk 10 Pengacara

Sementara itu, Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat melalui Sekretaris Umum DAD Kalbar Ibrahim Banson mengaku tidak terlibat dalam sidang adat Thamrin di Kalteng, baik saat proses maupun ketika menjatuhkan putusan. Karena itu, kali ini DAD Kalbar ingin menggunakan haknya tanpa campur tangan DAD dari provinsi lain.

DAD Kalbar melalui kuasa hukumnya sudah menyampaikan gugatan perdata atas perbuatan Thamrin di Pengadilan Negeri Depok 7 Februari 2011 lalu dengan nomor register perkara 15/PDT/6/2011/PN.DPK. Untuk aspek pidananya, DAD Kalbar melalui kuasa pelapornya Henry Lisar sudah melapor ke Polrestabes Bandung pada 8 Februari 2011 dengan nomor laporan LP/45/II/2011/Polrestabes Bandung.

Menurut Henry, laporan bukan berdasarkan kemauan pribadi, melainkan hasil rapat DAD Kalbar dengan sejumlah ahli hukum. Langkah yang diambil juga sebagai upaya untuk menuntut keadilan dan meredam keresahan warga Dayak Kalbar atas pernyataan Thamrin.

“Kami harap aparat segera menindaklanjutinya sehingga kasus ini tidak dipetieskan,” ujarnya. 

Kuasa Hukum DAD Kalbar Martinus Ekok menambahkan, ada dua gugatan perdata yang dialamatkan kepada Thamrin. Thamrin dituntut untuk meminta maaf di media massa selama tujuh hari berturut-turut dan membayar ganti rugi sebesar Rp2 (materiil Rp1 dan immateriil Rp1).

Secara pidana, pihaknya melaporkan Thamrin atas penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Sesuai dengan pasal 311 KUHP, Thamrin dapat diancam dengan hukuman empat tahun penjara. 

Menurut Martinus, gugatan perdata sengaja disampaikan ke Pengadilan Negeri Depok karena alamat Thamrin adalah di Depok, sementara gugatan pidana dilaporkan ke Polrestabes Bandung lantaran lokasi dan waktu kejadian perkara (kesaksian Thamrin) adalah di Bandung.

“Masyarakat adat Dayak Kalbar belum berhenti menuntut Profesor Thamrin karena dia sangat melecehkan Suku Dayak, tidak hanya secara lokal, tetapi juga nasional dan internasional,” tegas Ibrahim di Rumah Betang Pontianak.

Menurut Ibrahim, sanksi yang diberikan kepada Thamrin tidak cukup jika hanya berdasarkan hukum adat, tetapi harus dibarengi dengan sanksi menurut hukum positif. 

“DAD Kalbar sudah menunjuk 10 advokat untuk menangani kasus ini,” ujarnya. 

Seperti diketahui, pada 30 Desember 2010 lalu Thamrin yang menjadi saksi ahli dari pihak Nazriel Irham (Ariel Peterpan) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung mengatakan, bersanggama tanpa ikatan perkawinan sudah dianggap biasa di kalangan Suku Dayak. Bahkan, menurutnya, hal itu dianggap pembelajaran seks.

Pernyataan Thamrin tersebut disebarluaskan melalui media massa sehingga dipandang sebagai bentuk penghinaan terhadap orang Dayak. Thamrin pun telah dituntut secara adat untuk membayar lima pikul garantung yang diserahkan kepada majelis sidang adat, meminta maaf di depan masyarakat Dayak melalui berbagai media lokal dan nasional, mencabut hasil penelitiannya, mencabut pernyataannya saat sidang Ariel Peterpan, dan membayar uang denda (singer) untuk upacara adat sebesar Rp77.777.777. (rnl/ron)

by: 4H3 KPFM.....sumber Kalteng Pos

Perabot Baru Rujab Dewan Kota Disoal

PALANGKA RAYA – Pengadaan perabot baru pada rumah jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya disoal. Jumlahnya yang mencapai Rp672.455.000 dalam RKA tahun 2011 dianggap berlebihan alias terlalu mewah.

Wakil Ketua III Dewan Pimpinan DPDI Kalteng HRP Ganefo BJ Bondang SSos menyebutkan,sebaiknya ditujukan untuk program yang bersentuhan langsung dengan rakyat. anggaran sebanyak itu

“Jumlah itu amat besar,” tandas Ganefo melalui rilisnya yang diserahkan kepada wartawan, Rabu (9/2). 

Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto didampingi wakilnya Srio Sako membenarkan adanya pengadaan tersebut.

“Bagaimana tidak? Ketika masuk rujab tidak ada apa-apa.  Memangnya saya mau tidur di atas karpet? Kursi saja sudah tiga periode tidak diganti,” kata Sigit. 

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa pengadaan tersebut memang aturan protokoler  dan sesuai dengan perda.

“Uang negara pasti akan saya gunakan seefektif dan seefisien mungkin,” ungkapnya.

Pengadaan perabotan baru rumah jabatan pimpinan DPRD Kota Palangka Raya rupanya tak sebanding dengan yang dialami wali kota dan wakil wali kota. Menurut Wakil Wali Kota H Maryono SHI, barang-barang atau perabotan di rujab wawali dan wali kota saat ini banyak yang lama. 

Maryono menceritakan, kediamannya hanya dibelikan satu tempat tidur dan satu lemari.

“Saya mengusulkan minta gorden yang baru saja dari dulu sampai sekarang belum disetujui,” keluhnya.

Meski demikian, Maryono mengakui, pengadaan perabotan dilakukan karena pada saat ditempati oleh pejabat baru banyak perabotan yang hilang.

“Saya tidak berbicara siapa yang memindahkannya, tetapi kenyataannya tidak ada satu pun perabotan yang tertinggal,” jelas pria yang juga aktif dalam kegiatan sosial itu.

Lebih lanjut diungkapkannya, pada saat peralihan jabatan seharusnya diadakan pengamanan aset. 

“Kalau mau dibagi harus ada berita acaranya,” ujar Maryono yang menjabat Ketua Kominda Kota itu. (rya/ron)

by: 4H3 KPFM.....sumber Kalteng Pos