SAMPIT – Santo (20),seorang ayah di Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kotim, tega menganiaya Sintia, anak sendiri yang baru berusia lima bulan, Kamis (17/2) siang lalu. Akibat perbuatannya tersebut, Sintia mengalami luka di wajah hingga mengenai mata kirinya sehingga harus dilarikan ke RSUD Dr Murjani untuk mendapatkan perawatan.
Ibu korban, Santi (17), mengungkapkan, kejadian tersebut bermula ketika mereka sekeluarga termasuk neneknya pergi ke ladang yang letaknya cukup jauh dari Kuala Kuayan. Setibanya di sana, mereka langsung bekerja membersihkan ladang. Tanpa diketahui sebabnya pelaku tiba-tiba marah-marah dan masuk ke dalam pondok di ladang tersebut.
“Dia sering marah-marah. Saya tidak tahu penyebabnya,” terang Santi saat berada di RSUD dr Murjani Sampit, Jumat (18/2).
Ketika marah-marah itulah pelaku mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Sintia yang sedang ditidurkan neneknya di dalam ayunan. Akibatnya, bayi tak berdosa itu mengalami luka di bagian wajah dan mata kirinya. Usai melakukan tindakan tersebut, pelaku langsung kabur ke dalam hutan.
Kapolres Kotim AKBP Abdul Hasyim melalui Kapolsek Kuala Kuayan Ipda Fitra Zuanda membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, pihaknya masih mengejar pelaku. (arb)
PALANGKA RAYA – Puluhan developer (pengembang) perumahan di Kota Palangka Raya mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya. Mereka ingin mendapatkan kepastian tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Karena tak mendapat penjelasan yang memuaskan dari BPN, aksi balik meja sempat terjadi.
Selain itu, mereka menuntut Kepala BPN Kota Palangka Raya Mangapul segera dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak menjalankan aturan dari BPN Pusat dan Kementerian Keuangan RI terkait dengan BPHTB. Hal itu membuat mereka merugi hingga miliaran rupiah.
“Payung hukum tentang BPHTB sebenarnya sudah lengkap, namun tidak dijalankan sehingga 300 rumah tidak bisa direalisasikan,” tegas Drs Ahmad Taufik MPd, wakil pengembang perumahan di Palangka Raya, kepada Kalteng Pos usai bertemu dengan perwakilan BPN Kota Palangka Raya, Kamis (17/2) siang.
Ditambahkannya, beberapa BPN daerah di Kalteng, seperti BPN Sampit, Buntok, Pulang Pisau, dan beberapa daerah lainnya sudah melaksanakan putusan Menteri Keuangan tersebut.
“Surat dari Menteri Keuangan yang menyatakan BPN daerah harus melayani BPHTB walaupun Perdanya belum sudah terbit. Surat Menteri Keuangan saya terima 5 Februari dan diterima BPN 7 Februari. Nah, kenapa belum ditindaklanjuti?” tegasnya.
Tidak dijalankannya aturan yang sudah ditetapkan oleh BPN Pusat dan Menteri Keuangan itu membuat developer tidak bisa realisasi sejak lama. Demikian juga para perbankan dan notaris.
“Hari ini kepala BPN Kota berjanji siap melayani kami dan memberikan kejelasan, namun dia tidak bisa hadir dengan alasan sakit perut. Kami yakin Mangapul ada di Palangka Raya,” tukasnya.
Disampaikannya, berdasarkan keputusan bersama dari REI Kalteng, Ikatan Notaris dan PPAT, Perbankan, dan perwakilan masyarakat, mereka menuntut BPN tetap memberikan pelayanan balik nama sertifikat tanpa menunggu penetapan Perda BPHTB (sesuai dengan surat dari Menteri Keuangan Poin 5/UU No 28 Tahun 2009). Selain itu, pelayanan pertanahan kota dikembalikan sesuai dengan SOP yang mengacu pada Good Corporate Governance (GCG).
“Apabila tuntutan di atas tidak dipenuhi, kami menuntut pimpinan atau aparat yang menghalangi untuk mengundurkan diri dengan segera demi lancarnya pelayanan masyarakat. Bila mana tuntutan ini tidak dipenuhi sampai dengan hari Senin (21/2), kami akan mengambil sikap yang dianggap perlu,” tegasnya
Sementara itu, Ketua Ikatan Notaris dan PPAT Kalteng Ellys Nathalina SH MH mengatakan, apa yang terjadi kemarin merupakan puncak kekecewaan para developer dan masyarakat.
“Dari dulu kalau ada apa-apa kita bicarakan baik-baik, tidak pernah seperti ini. Namun, BPN Kota sekarang ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kepala BPN yang sekarang dalam sebulan dua minggu belum tentu hadir di kantor. Kalau dulu bagus dan proses administrasinya mudah dan lancar,” ucapnya. (ans)
Sebagaimana biasanya setelah Imlek,perayaan yang ditunggu-tunggu adalah Cap Go Meh. Acara ini puncak keramaiannya di Singkawang Kalbar. Tampak aksi salah satu peserta parade persiapan menjelang acara puncaknya digelar hari ini ( 170211).
Kemeriahan Imlek sangat terasa di seluruh dunia, tak terkecuali di Singkawang. Tempat ini menjadi sasaran para wisatawan dari dalam dan luar negeri. Di Indonesia, Singkawang diakui sebagai tempat yang Imlek dan Cap Go Meh-nya paling meriah. Berikut liputannya!
YUNIKO PUNDING KUCAN, Singkawang
SETIAP menyambut tahun baru Imlek hingga ke perayaan Cap Go Meh, Singkawang selalu disebut sebagai kota yang perayaannya paling meriah. Berbagai pernak-pernik tahun baru Cina seperti lampion, pohon sakura, hingga umbul-umbul terpasang hampir di setiap toko, rumah, instansi, hotel, dan sudut-sudut kota.
Kalteng Pos mendapat kesempatan untuk meliput kemeriahan event tahunan tersebut dua hari menjelang puncaknya, yakni 16-17 Februari. Bersama rekan saya, Christian Anthony, kami berangkat dari Pangkalan Bun dengan menggunakan penerbangan dan tiba di Pontianak pada 15 Februari.
Demi mengejar perayaan Cap Go Meh, saya dan rekan memacu kendaraan dari Pontianak ke Singkawang yang waktu tempuhnya sekitar 3 jam perjalanan. Saat tiba di Singkawang, saya sangat takjub. Kota ini dikelilingi perbukitan. Bangunan di kota itu paling tinggi 4 lantai.
Pengunjung yang ingin merayakan Imlek di Singkawang tampaknya harus memastikan masalah penginapan. Pada saat perayaan Imlek, semua penginapan penuh. Bahkan, tidak ada kamar tersisa.
Untungnya saya punya rekan di Singkawang, Edi. Dua minggu sebelum keberangkatan saya menghubungi Edi untuk mencarikan penginapan. Dia menyatakan, jangan harap dapat hotel atau losmen saat perayaan Imlek atau Cap Go Meh. Pengunjung biasanya telah memesan hotel setahun sebelum perayaan tahun baru. Jadi saat check out sudah pesan kamar untuk Imlek tahun berikutnya.
Hal itu juga dibenarkan oleh seorang resepsionis Hotel Sahabat Baru bernama A Hong. Dirinya mengatakan bahwa saat Imlek atau Cap Go Meh kota yang terkenal dengan kampung Cina ini sangat ramai dikunjungi oleh pendatang dari Jakarta, Bandung, Medan, bahkan juga dari Cina dan Jepang hanya untuk menikmati tahun baru dan Cap Go Meh di tempat ini.
“Setiap Imlek hingga Cap Go Meh, kamar kami yang jumlahnya 60-an penuh semua. Biasanya sudah dipesan setahun sebelum perayaan,” kata Arul saat dibincangi Kalteng Pos.
Sehari menjelang puncak Cap Go Meh yang jatuh pada hari ini, kemeriahan sudah terlihat di pusat Kota Pontianak di kawasan Jalan Diponegoro, berdekatan dengan Wihara Tri Dharma Bumi Raya.
Di halaman wihara ada atraksi Tatung atau orang kesurupan yang melakukan atraksi yang sangat ekstrem seperti mengiris tangan dengan pisau atau menusuk pipi dengan besi. Atraksi itu sangat menyedot perhatian masyarakat hingga wisatawan serta para penggila foto. (*)
PALANGKA RAYA – Tuntutan pidana dan perdata Dewan Adat Daerah (DAD) Kalbar yang dialamatkan pada Prof Dr Thamrin Amal Tomagola terus mendapat tentangan dari berbagai kalangan di Kalteng.
“DAD Kalbar seharusnya tidak boleh melakukan tuntutan berlapis terhadap Thamrin, apalagi sampai mengajukan tuntutan pidana pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan,” kata Ketua Gerakan Pemuda Dayak Indonesia (GPDI) Kalteng Drs Yansen Alison Binti, Rabu (16/2).
Pihaknya sangat menyayangkan sikap DAD Kalbar yang tidak menghormati hasil sidang adat MADN. Tindakan DAD Kalbar itu akan mendapat apresiasi tinggi dari pihaknya jika diajukan sebelum pelaksanaan persidangan adat.
“Harusnya DAD Kalbar berkoordinasi dengan MADN. Hukum adat terhadap Thamrin sudah pantas dan mampu menyelesaikan persoalan. Tidak ada lagi tuntutan setelah itu,” katanya.
Menurut pria yang menjabat Ketua Komisi II DPRD Kota Palangka Raya itu, apa yang dilakukan Thamrin bukan merupakan perbuatan terhadap fisik orang Dayak, melainkan penghinaan berdasarkan riset ilmiah.
“Saya mohon saudara-saudara di Kalbar bersatu mengangkat hukum adat yang telah diputuskan,” katanya.
Untuk kehormatan suku Dayak, Yansen mengajak DAD Kalbar menghormati putusan hukum adat tersebut.
“Keputusan masyarakat Dayak untuk menghukum Thamrin secara adat harus terkoordinasi dan terkomunikasi dengan baik. Jangan sampai orang Dayak disebut tidak konsisten terhadap keputusan yang diambilnya sendiri. Ini tentunya dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap hukum adat orang Dayak itu sendiri,” tegasnya. (ink)
PALANGKA RAYA – Kepala Biro (Karo) Humas dan Protokoler Setda Kalteng Drs Kardinal Tarung membantah Gubernur Teras Narang Curhat tentang masalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
“Saat berada di Sampit mengikuti perayaan Imlek, gubernur sebenarnya tidak curhat. Beliau justru mengutamakan masyarakat luas sambil menunggu diketuknya RTRWP oleh Komisi IV DPR RI,” katanya, Rabu (16/2).
Sebagai seorang pemimpin, lanjutnya, Gubernur Teras mempunyai kebijaksanaan dan cara tertentu untuk menuntaskannya. Gubernur tentu juga akan berupaya semaksimal mungkin dan tidak akan mengeluh.
Apa yang disampaikan DPRD Kotawaringin Timur dan Seruyan tentunya akan membuat Komisi IV DPR RI berupaya melakukan penelitian kembali tentang acuan RTRWP yang sudah tinggal diketuk.
“Kalau ada perbedaan tentunya penetapan RTRWP akan ditunda karena Komisi IV DPRRI perlu membahasnya lagi. Kalau ini terjadi, kapan RTRWP Kalteng ditetapkan. Ini yang menjadi pemikiran gubernur,” kata Kardinal.
Namun, niat baik itu sama sekali tidak dipahami oleh DPRD dua kabupaten tersebut. Seharusnya, biarkan dulu RTRWP disahkan. Perbedaan atau usulan dari kabupaten/kota dapat dibicarakan bersama untuk diajukan sebagai revisi.
“Hal ini menurut gubernur sangat penting, terutama untuk pengembangan investasi dan peningkatan perekonomian daerah. Kalau terhambat, dikhawatirkan sejumlah kepala daerah akan tersandung tindak pidana nantinya. Gubernur tidak menginginkan itu,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada puncak perayaan Imlek di Sampit, Gubernur Teras menyampaikan perkembangan RTRWP Kalimantan Tengah. Menurutnya, pembangunan di Kalteng tersandera dengan belum disahkannya RTRWP. Bahkan, Teras merasa kecewa karena DPRD Kabupaten Seruyan dan Kotim keberatan dengan rancangan RTRWP tersebut.
“Kalau sampai RTRWP tidak bisa disahkan hanya karena keberatan dua DPRD tersebut, Kalteng akan mengalami kerugian yang sangat besar. Bahkan, nanti banyak yang akan menjadi tersangka dan terdakwa,” ujar Teras kala itu.
Kata Teras, menurut data yang ada pada Menteri Kehutanan, saat ini di Kalteng hanya ada 12 persen daerah yang bukan kawasan hutan. Jika RTRWP tidak disahkan, semua aktivitas perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Tengah dianggap kegiatan ilegal. (ink/ron)
KASONGAN – Sebanyak 12 remaja terjaring razia yang digelar oleh Polsek Katingan Hilir saat hari valentine. Kawula muda itu disergap saat sedang memadu kasih di kegelapan taman komplek kantor Bupati Katingan sekitar pukul 21.00 WIB.
Dari 12 remaja tersebut, delapan orang diantaranya berpasangan-pasangan di tempat yang gelap, sedangkan sisanya nongkrong di bundaran kantor Bupati Katingan. Penangkapan para ABG ini mengejutkan orangtua mereka masing-masing di rumah. Para orangtua dan kerabatnya datang ke Mapolsek Katingan Hilir untuk menjemput anak-anak mereka sekaligus menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh anak-anak mereka.
Razia kemarin pada 14 Februari lalu dipimpin langsung oleh Kapolsek Katingan Hilir Iptu Beddy Suwendi. Remaja yang tertangkap adalah RL (17), Ar (23) DS (15), NN (16), Mg (40) MS (17), EF (17) Ec (25), Tt (17), ES (17), Ad (16) dan Hd (19). Dari 12 muda-mudi yang terjaring tersebut, sembilan diantaranya masih berstatus pelajar dan satu orang berstatus mahasiswa.
Kapolres Katingan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Saladin SH melalui Kapolsek Katingan Hilir Iptu Beddy Suwendi mengatakan, razia yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat, bahwa di taman kompek kantor bupati dijadikan ajang mabuk-mabukan (miras), tempat mesum. Bundaran depan kantor Bupati Katingan juga dijadikan arena balapan liar.
Dua belas muda-mudi ini hanya akan diberikan berikan nasehat. Aparat menganjurkan agar mereka tidak di tempat yang gelap. Kapolsek muda ini menegaskan bahwa razia di bundaran dan taman kota tersebut akan dilaksanakan secara rutin untuk menekan terjadinya tindak pidana dan kriminalitas di Wilkum Polsek Katingan Hilir.
Salah seorang tokoh masyarakat dari Kasongan yang tidak mau disebutkan namanya memberikan apresiasi terhadap kegiatan razia yang dilakukan Polsek Katingan Hilir. Dia berharap bahwa kegiatan tersebut dapat rutin dilaksanakan agar memberikan pelajaran dan pendidikan kepada anak-anak remaja yang sedang mencari jati diri. (die)
SAMPIT – Puncak perayaan tahun baru Cina atau Imlek di Kotim yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Sampit, Selasa (15/2) malam, berlangsung meriah. Kegiatan itu dihadiri Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dan istri beserta sejumlah pejabat teras Pemprov Kalteng. Bupati Kotim H Supian Hadi SIKom dan Wakil Bupati Drs HM Taufiq Mukri SH MM juga hadir.
Pada kesempatan tersebut Teras menyampaikan bahwa rasa persaudaraan dan kebersamaan di Kalimantan Tengah perlu terus dibangun untuk kemajuan dan pembangunan Kalteng.
“Persatuan dan kebersamaan jangan sampai terpengaruh oleh perbedaan agama, etnis, dan golongan. Kita ingin etnis Tionghoa hidup berdampingan dengan etnis-etnis yang lain di Kalimantan Tengah,” ujar Teras Narang.
Menurutnya, perayaan Imlek merupakan momen yang tepat untuk bersama-sama melakukan evaluasi dan introspeksi diri dalam membangun kebersamaan dan kehidupan yang harmonis.
Perayaan Imlek di Kotim dimeriahkan oleh barongsai yang khusus di datangkan dari Malaysia. Selain itu, penyanyi Rani yang sangat terkenal dengan lagu-lagu Mandarin juga tampil memeriahkan acara.
Pada kesempatan tersebut, Teras Narang juga menyampaikan perkembangan RTRWP Kalimantan Tengah yang saat ini masih berada di Komisi IV DPR RI. Menurutnya, pembangunan di Kalteng tersandera dengan belum disahkannya RTRWP. Bahkan, Teras merasa kecewa karena DPRD Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotim keberatan dengan rancangan RTRWP tersebut.
“Kalau sampai RTRWP tidak bisa disahkan hanya karena keberatan dua DPRD tersebut, Kalteng akan mengalami kerugian yang tiada tara. Bahkan, nanti banyak yang akan menjadi tersangka dan terdakwa,” ujar Teras Narang.
Kata Teras, menurut data yang ada pada Menteri Kehutanan, saat ini di Kalteng hanya ada 12 persen daerah yang bukan kawasan hutan. Jika RTRWP tidak disahkan, semua aktivitas perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Tengah dianggap kegiatan ilegal.
“Jangan sampai banyak korban akibat ketidakpahaman dan ketidakbersamaan,” ujarnya.
Dijelaskan Teras, lebih baik RTRWP disetujui dahulu oleh Komisi IV dan pemerintah pusat.
“Jika RTRWP disahkan, kita memiliki dasar hukum untuk membenahi daerah dan kondisi hutan kita,” terangnya. (arb)
PALANGKA RAYA – Terbitnya sebagian Nomor Induk Pegawai (NIP) membuat bingung sebagian CPNS yang dinyatakan lulus dalam seleksi yang digelar beberapa waktu lalu. Beberapa kalangan menduga, belum terbitnya NIP CPNS berhubungan dengan ancaman Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang.
Namun, Gubernur Teras menegaskan, Pemprov Kalteng sama sekali tidak terlibat dalam hal penerbitan NIP CPNSD tersebut.
“Ada mekanisme yang harus dilalui di BKN Pusat. Itu sepenuhnya menjadi kewenangan BKN Pusat. Tugas kita dari bawah adalah bagaimana semua syarat terpenuhi,” katanya.
Semua persyaratan merupakan kewajiban kabupaten/kota dan provinsi untuk mengupayakannya sehingga tidak ada penolakan dari BKN Pusat.
“Itulah mengapa Provinsi mewanti-wanti agar koordinasi dijalankan. Jangan sampai merugikan CPNSD itu sendiri. Jangan sampai karena kelalaian kita NIP CPNSD tertunda atau bahkan tidak terbit,” katanya.
Teras mengatakan, adalah tidak benar terhambatnya penerbitan NIP merupakan akibat tekanan dari pemprov karena kabupaten/kota tidak melakukan koordinasi. Perlu diingat juga bahwa ada beberapa kabupaten/kota yang CPNSD-nya dites kembali dan dinilai serta diperiksa ulang.
“Yang kasihan CPSND itu sendiri,” ujarnya.
Teras mengatakan, pihaknya akan menugasi Inspektorat Kalteng dan BKPPD Kalteng untuk membantu.
“Sederhana saja, kok. Saya berpandangan, hal ini terjadi karena mereka kurang mendapat informasi saja. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan ini dengan baik,” kata Teras sambil mengatakan dirinya sudah membicarakan semua ini dengan Menpan.
“Karena ini masalah nasional, jadi semua sudah diambil Beliau. Semoga saja tidak berkepanjangan. Saya khawatir kalau berkepanjangan akan ada kasus pidana dan sebagainya,” katanya. (ink/ron)
