Sabtu, 05 Maret 2011

PALANGKA RAYA


 
REI Tetap Tuntut Mangapul


Akui BPN Sudah Berbenah, tapi Hari Ini Tetap Turunkan Massa

PALANGKA RAYA – Real Estat Indonesia (REI) Kalteng masih saja pada pendiriannya. Asosiasi yang mewadahi perusahaan pengembang perumahan ini tetap menuntut Kepala BPN Kota Palangka Raya Mangapul mundur dari jabatannya. Tuntutan sama juga ditujukan kepada Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Enda.
Namun demikian, REI mengakui bahwa badan di bawah pimpinan Mangapul itu sudah berbenah. Yaitu melayani Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan memperbaiki Standar Operational Procedur (SOP).
Tuntutan mundur terhadap Mangapul dan Enda rupanya suda tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi REI. “Pengembang sudah tidak dipercaya lagi dengan Kepala BPN yang ada. Sehingga mereka tetap menuntut mundur atau dimutasikan. Kita tetap inginkan Mangapul turun dari jabatannya agar iklim pertanahan di Palangka Raya ini bisa kembali normal,” tegas Junaidi Siregar, koordinator aksi lapangan di Kantor DPD REI Kalteng Jalan Garuda Palangka Raya, Senin (7/3) kemarin
Menurut Junaidi, pihaknya sudah merencanakan aksi hari Selasa (8/3) ini. Tuntutannya tetap sama, meminta Mangapul dan Enda turun dari jabatannya.
“Kami sudah menyampaikan pengumuman terbuka bagi siapa saja yang hendak turut pada aksi damai bersama REI Kalteng untuk menuntut Mangapul dan Enda turun dari jabatannya. Dengan catatan tidak ada tindakan anarkis,” tegas Junaidi lagi.
Junaidi kembali mengingatkan bahwa pihaknya menuntut Mangapul turun pada 8 Maret 2011 hari ini. Namun, kalau kemudian belum ada realisasi, REI memahami bahwa BPN pusat punya mekanisme sendiri. “Tapi kami tetap menuntut Mangapul turun dari jabatannya,” tegasnya mengulang. 
Dikatakannya, aksi mereka tersebut sebagai tindak lanjut dari hearing dengan DPRD Kalteng dan DPRD Kota Palangka Raya, BPN Kota Palangka Raya, dan Kanwil BPN Kalteng. Pada pertemuan itu, REI sudah mengatakan akan menggelkar aksi lagi bila tuntutannya tidak dipenuhi.
“Ini sebenarnya sudah sangat terpaksa. Karena apa yang kita sampaikan tidak mendapatkan tanggapan dari BPN Kota maupun Kanwil BPN Kalteng. Dan ini sebenarnya kita lakukan terpaksa, karena tuntutan kami tidak dipenuhi,” ucapnya.
Di tempat terpisah, Wakil Walikota Palangka Raya H Maryono SHI mengaku pihaknya sudah menyurati BPN pusat terkait polemik di BPN Palangka Raya. Surat itu berisi keluhan masyarakat terhadap buruknya pelayanan BPN. “Surat tersebut sudah kita kirimkan sekitar seminggu yang lalu, tapi belum ada jawaban. Ya kita tunggu saja,” jelas Maryono kepada sejumlah wartawan, kemarin.
Maryono juga mengatakan Pemko Palangka Raya tidak bisa ikut campur dalam dalam masalah ini. Apalagi sampai menurunkan (mencopot) kepala BPN. “Surat pemko bukan rekomendasi pencopotan, tapi lebih bersifat pemberitahuan tentang pelayanan BPN yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Selama ini BPN selalu meributkan soal aturan BPHTB. Padahal yang dipermasalahkan saat ini bukan hal itu. Melainkan kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan BPN yang mereka nilai sangat tidak memuaskan,” ungkap mantan anggota DPRD Kota Palangka Raya periode 2004-2009 tersebut.(ans/eld/viv/yon)

4h3 KPFM Kalteng Pos Sumber..........


Oknum PNS dan Satpol PP Mesum Disanksi

PALANGKA RAYA – ER yang digerebek warga saat berduaan dengan EK di Barak Hosiana, Jalan Teweng Rusau, Kasongan, Sabtu (5/3) lalu, bakal menghadapi sanksi dari instansi tempatnya bekerja. ER yang diketahui sebagai oknum anggota Satpol PP Palangka Raya akan dipanggil secara kedinasan, sedangkan EK yang merupakan oknum PNS Dinas Perindagkop Katingan juga tak bakal selamat dari hukuman.
Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya Basirun Sulang SH MSi memastikan akan memanggil ER secara kedinasan. Namun, pihaknya belum menerima berkas pemeriksaan dan berkas pendukung lainnya dari Satpol PP katingan.
“Kalau sudah kita terima berkasnya, ER bakal kita proses lebih lanjut. Sanksi terberat disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan mengacu pada disiplin PNS. Untuk itu, kita minta berkasnya ditransfer untuk ditindaklanjuti,” kata Basirun di kantornya, Senin (7/3) kemarin.
Menurut Basirun, pemberian sanksi mengacu pada bukti-bukti atas kasus tersebut.
“Kalau terbukti tentunya akan kita tindak tegas. Pemberian sanksi terberat ada aturannya,” kata Basirun.
Di Kasongan, Bupati Katingan Drs Duwel Rawing mengaku sudah mengetahui kejadian itu.
“Saya belum menerima berita acaranya. Apakah memang benar mereka berdua melakukan itu, saya belum tahu. Siapa tahu itu fitnah. Ini menyangkut aib seseorang. Tetapi, jika memang terbukti, mereka tentu akan dikenai sanksi. Sanksinya bermacam-macam, ada yang sampai penurunan pangkat,” ucap Duwel kepada Kalteng Pos, kemarin.
Untuk menangani masalah ini, bupati menugasi inspektorat untuk mengecek kebenaran masalah itu.
“Ini menyangkut aib seseorang sehingga perlu pembuktian yang kuat,” ucapnya singkat.
Sementara itu, Kepala Disperindagkop Kabupaten Katingan Punding Timbung SE juga mengaku belum mendapatkan berita acara terkait dengan kejadian itu.
“Jika terbukti, kita sangat menyayangkan sekali dan sungguh memalukan sekali bagi kami. Ini masalah moral. PNS harus bisa menjadi contoh yang baik dan anutan bagi masyarakat. Saya sangat prihatin. Jika itu benar mereka tentu harus diberi sanksi disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku biar jera,” tegasnya. (ink/eri/yon)

4h3 KPFM Kalteng Pos Sumber…..




Ketika Vierra Band diKPFM
Vierra On The Radio Ditunggu Vierrania 



Sabtu (5/3) sekitar pukul 10.00 WIB kelompok band Vierra berkunjung ke Markas Kalteng Pos. Sebelum On Air di radio KPFM mereka disambut para penggemarnya. Sepanjang siaran grup band yang digandrungi kaum remaja ditunggu dengan setia oleh Vierrania yang berbondong-bondong datang ke Gedung Biru di Jalan Tjilik Riwut Km 2,5 Palangka Raya.
SEJAK pagi ada suasana yang lain di Gedung Biru. Segerombolan remaja yang mengaku sebagai penggemar grup band Vierra tampak dengan sejumlah atribut. Mereka yang tergabung dalam Vierrania itu rela menunggu untuk bertatap muka dengan idola mereka.
Para idola itu adalah empat orang personel Vierra, yakni Widi (Vocal), Ryan (Drum), Raka (Gitar) dan Kevin (Keyboard). Makanya ketika mereka datang para Vierrania tak ragu untuk berbincang dan minta foto, namun karena waktu yang singkat, kemudian sang idola diarahkan menuju studio yang berada di sisi kiri lantai dasar.
Di depan studio, mereka sempat berhenti sejenak untuk melihat beberapa poster mereka yang terpajang besar. Memasuki ruang studio radio KP FM yang cukup adem, mereka tampak sumringah. Para personel grup band yang dulunya bertemu dari salah satu situs pertemanan itu, mulai menyapa penggemarnya
Tak lupa kelompok yang kompak berteman dan berkarir bersama itu menyambut salam dari penyiar dengan suka cita. Terutama Widi yang beberapa kali mengucapkan kata “Whats Up” sambil tertawa. “Hawanya di sini (kota Palangka Raya, Red) kaya di sauna, beda kaya di sana yang lembab,” ucap Widi.
Obrolan pun mengalir, mulai dari Tanya jawab soal grup band yang memilih Power Pop Disney untuk mereka berkarya itu. Pun demikian dengan masalah, hingga profil masing-masing personelnya
Misalnya, Widi Soediro Nichlany sang vocalis kelahiran Jakarta 8 Mei 1990 itu sempat membantah kalau namanya ada keturunan dari luar negeri. “Enggak, itu nama dari kakek. Kalau Nichlany dari papah,” jelas Vocalis Vierra ini.
Selanjutnya Kevin Aprilio sang Pianis kelahiran Jakarta 7 April 1990 itu mengaku dulunya menganut Japanesse Style. “Gue dulu emang suka bergaya ala Jepang. Tetapi sekarang sudah kembali bergaya Indonesia,” kata Kevin.
Satu lagi personel Vierra yang terkenal jarang bicara. Ia adalah Raka. Pria kelahiran Jakarta 16 Agustus 1989 itu malah ditertawakan teman-temannya ketika penyiar radio menyebutkan namanya dengan nama lain. “Menghibur, sangat enak. Saya suka yang seperti ini,” sambung Widi ketika mendengar canda dari penyiar.
Personel yang terakhir adalah Satrianda Widjanarko. Remaja kelahiran  Jakarta 28 Juni 1988 itu menjelaskan tentang asal nama Vierra. “Itu dari bahasa Jerman sebetulnya. Berasal dari kata dasar Vieer yang artinya empat. Dari Vierr dan karena Vocalisnya perempun juga, jadi ditambahkan akhiran menjadi Vierra,” ucap Rian.
Vierra melakukan Lauching album Love Love Love pada bulan Februari kemarin. “Memang pada bulan itu sengaja kami tetapkan dengan adanya Valentine. Sesuai dengan album dan bulan penuh cinta,” jelas Kevin.
Album kedua yang memang tidak luput dari kisah cinta ini juga akan dibawakan beberapa lagunya malam harinya di Vino Club. “Cuma untuk sekedar perkenalan karena mungkin belum banyak yang familliar dengan lagunya.” ucap Kevin.
Vierra meminta para Vierrania untuk melihat aksi panggung mereka di Vino Club malam minggu (5/3) ini. Kevin juga berterima kasih kepada Vierrania yang telah mensupport Vierra selama ini, dan mengharap kedatangan para Vierrania untuk bersenang-senang menghabiskan malam bersama.
Dengan sangat terpaksa dengan waktu yang terbatas, Vierra mengakhiri pertemuannya pagi itu. Mereka langsung keluar untuk menemui para Vierrania yang telah lama menunggu diluar studio.
Para penggemarya itu langsung berebut untuk berfoto bersama dan meminta tanda tangan dari personil Vierra. Dengan sangat senang dengan kehadiran Vierra di redaksi, mereka langsung pulang beristirahat untuk tampil malamnya dengan stamina yang baik. (*/dep)

4h3 KPFM......


Kamis, 03 Maret 2011

Dewan Dukung Pencopotan Kepala BPN Kota Palangka Raya


Ancam Demo Besar-besaran
Dewan Dukung Pencopotan Kepala BPN Kota Palangka Raya 

PALANGKA RAYA – Wakil Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalteng M Taufik membeberkan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya Mangapul Panggabean dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A DPRD Kalteng, Kanwil BPN Kalteng, Real Estate Indonesia (REI), DPD Kalteng, dan notaris/PPAT yang digelar di Ruang Rapat Banmus DPRD Kalteng, Kamis (3/3).
“Saya dan istri saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Saat hendak mengurus sertifikat tanah, Mangapul tidak mau tanda tangan apabila tidak diberi uang 5 juta, bahkan ada yang 15-40 juta” ungkapnya. “Apabila Mangapul tidak dinonaktifkan sampai dengan tanggal 7 Maret 2011, masyarakat bersama REI dan notaris/PPAT akan menggelar demo besar-besaran dan tidak menutup kemungkinan berujung anarkistis,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, pimpinan RDP yang juga Ketua Komisi A DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering mengemukakan, dewan mendukung penonaktifan Mangapul dan perbaikan kinerja BPN Kota.
“Semoga tidak perlu waktu lama bagi BPN Pusat untuk membuat keputusan,” ujar Freddy.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi A Lina Ningsih Hariyanto Halim menanggapi rencana demo besar-besaran yang akan digelar pada tanggal 8 Maret 2011.
“Boleh saja demo asal mengikuti aturan dan tanpa tindakan anarkistis,” katanya.
Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kalteng Ellys Nathalina didampingi Supardjo dari DPD REI Kalteng mengungkapkan, pihaknya beserta masyarakat luas benar-benar tidak sabar menghadapi tindakan premanisme di BPN Kota. Untuk itu, tuntutan mereka saat ini adalah penonaktifan Mangapul maksimal tanggal 7 Maret 2011. Apabila lewat dari tanggal itu, pihaknya akan melakukan aksi yang melibatkan massa yang sangat banyak.
Menanggapi masalah prosedural di BPN Kota, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalteng Gunawan Sasmita mengatakan, pihaknya hanya bisa menunggu hasil keputusan dari BPN Pusat.
“Saya sudah menyampaikan tuntutan ini kepada BPN Pusat. Saat ini kita sama-sama menunggu keputusan,” katanya.
Gunawan mengakui, selama dipimpin Mangapul loket BPN Kota tidak lagi difungsikan sesuai dengan standard operational procedure (SOP).
“Loket akan kembali dioperasikan sesuai dengan SOP. Lamanya waktu penyelesaian berkas yang masuk melalui loket bisa saja diakibatkan oleh kekuranglengkapan berkas,” ujarnya.
Mengenai masalah tanah adat, Gunawan menjelaskan, ke depannya akan ada inventarisasi tanah yang dilakukan secara bertahap bekerja sama dengan pemerintah daerah. Untuk tanah adat, terdapat 3 hal yang akan diteliti secara mendetail, yakni ada tidaknya penduduk adat, lingkungan adat, dan tatanan hukum yang masih ditaati oleh masyarakat adat di wilayah tersebut.
“Kami mengakui sosialisasi pelayanan publik BPN belum dilakukan dengan optimal,” katanya seraya mengharap dukungan dari berbagai pihak agar kinerja BPN ke depan lebih baik. (bin)

4H3 KPFM Kalteng Pos Sumber..............

Rabu, 02 Maret 2011

Lantai Bangunan Museum Kayu Perlu Perbaikan


SAMPIT– Bangunan museum kayu masih tampak kokoh dan megah jika dilihat dari luar. Namun sayang, jika dilihat dari dalam sangat berbeda. Pasalnya, saat ini kondisi lantai yang ditutupi keramik,  sudah banyak yang retak. Karena itu, lantai bangunan perlu perbaikan. Karena dengan kondisi rusak tersebut, sudah barang tentu mengganggu kenyamanan para pengunjung.
Dengan kondisi tersebut, petugas museum yang bertindak sebagai guide merasa malu jika ada wisatawan dari luar yang datang ke tempat itu. Terlebih jika pengunjung yang datang adalah wisatawan dari luar negeri, yang ingin melacak jejak sejarah bangsanya saat jaman penjajahan di Indonesia.
“Pengunjung tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari manca negara seperti Belanda, Inggis, Spanyol, Taiwan dan lain-lain. Mereka datang ke museum ini ingin malacak jejak sejarah di Indonesia secara khususnya di Kota Sampit ini,” kata Solihin yang juga sebagai kolektor barang di Museum kayu.
Solihin berkisah, saat dirinya memandu seorang wisatawan dari belanda. Tak sengaja saat itu turis yang ia pandu menginjak keramik hingga pecak. Wisatawan mengira bahwa lantai pecah akibat injakannya yang kuat, padahal memang lantai keramik yang dipasang memang sudah usang dan kepadatan lantai sudah berkurang.
“Kalau ada tamu yang melihat keberadaan lantai, saya pura-pura tidak tahu menahu, anggap saja bangunan baik-baik saja,” canda Solihin kepada Kalteng Pos sembari berhrap agar Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotim memperhatikan keberadaan bangunan.
Solihin mengatakan, sitidaknya pemerintah memperbaiki lantai bangunan dulu. Untuk koleksi barang di museum dirinya menilai sudah cukup lengkap. Terlebih museum tampak megah dengan bangunan yang tinggi serta berarsitek tradisional moderen.
Koleksi benda bersejarah yang ada di museum kayu yang paling menarik adalah Tulang ikan Paus sepanjang 20 meter. Fosil ikan raksasa ini ditemukan di pantai ujung pandaran. Selanjutnya adalah mobil Jeep pertama bupati Kotim yang pada saat itu adalah Tjilik Riwut. Mobil keluaran tahun  70-an ini masih tampak mengkilat. Tidak sama dengan usianya. (nik/dar)


Warta 7

Pelaku Perampokan Bank Kalteng Diduga Terlatih dan Profesional

Mengapa Bersenjata Katapel?
Perburuan terhadap kawanan perampok Bank Kalteng terus dilakukan. Polisi meyakini kelompok tersebut sangat profesional dan terlatih. Sejumlah kalangan juga melihat sejumlah keanehan, misalnya kenekatan seorang pelaku yang hanya berbekal katapel sebagai senjata untuk membongkar bank terbesar di Bumi Tambun Bungai itu.

----

“KITA terus mengintensifkan perburuan terhadap kawanan perampok yang membawa kabur uang Rp70 juta itu (bukan Rp 90 juta, Red.). Upaya maksimal telah dilakukan, tetapi memang tidak mudah menangkap kawanan perampok yang sangat profesional dan terlatih tersebut,” kata Kasat Reskrim Akp Yusfandi Usman SIK.
Perburuan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku perampokan Bank Kalteng sudah memasuki hari kedelapan. Polisi juga makin memperketat penjagaan di sejumlah tempat strategis. Selain itu, saat ini pihak kepolisian juga mengaku sudah mengantongi informasi mengenai pelaku perampokan.
“Saat ini kita sudah mengetahui pelaku di balik perampokan tersebut,” kata Kasat Reskrim. “Kawanan perampok berasal dari luar Kota Palangka Raya. Namun, dalam menjalankan aksinya mereka dibantu oleh orang dari Palangka Raya,” lanjut Yuswandi. Kasat Reskrim berharap, dengan bermodal informasi yang ada dalam waktu dekat pelaku perampokan dapat ditangkap.
Sampai saat ini peristiwa perampokan Bank Kalteng masih ramai dibicarakan. Begitu banyak opini yang berkembang. Dari opini keterlibatan orang dalam sampai sampai senjata yang digunakan. Banyak orang yang masih tidak habis pikir kalau ternyata masih ada perampok bank yang menggunakan katapel sebagai senjata. Ada juga yang berpikir kenapa masih membekal katapel padahal sudah ada pistol. Katapel yang dibawa pelaku mungkin untuk menyerang orang yang melawan atau untuk membuat kegaduhan dengan cara membidik lampu atau kaca jendela. Namun, kemungkinan tersebut tetap saja janggal. Melumpuhkan orang yang melakukan perlawanan cukup dengan senjata api yang dibawa salah satu pelaku.
“Dari hasil penyelidikan, senjata api yang digunakan oleh pelaku bukanlah milik Polri. Setelah mempelajari rekaman dari CCTV, senjata yang digunakan pelaku merupakan senjata rakitan,” jelas Yusfandi. (*/fad/ron)

4H3 KPFM Kalteng Pos Sumber............. 

BERITA LAIN YANG PERLU DIBACA 

Heboh Isu Kayau Warga Sukamara dan Kobar Resah


SUKAMARA – Sekitar satu minggu terakhir warga Kabupaten Sukamara dan Kotawaringin Barat (Kobar) dihebohkan isu kayau alias potong kepala. Isu berawal dari sebuah SMS (Short Message Service) yang berisi imbauan bagi warga untuk berhati-hati siang dan malam sebab saat ini sejumlah orang yang disinyalir merupakan  pengayau berkeliaran di daerah tersebut.
Menurut isu tersebut, mereka mencari 400 orang korban untuk diambil organ tubuhnya. Mereka yang perlu diwaspadai adalah laki-laki penuh tato dan juga tato kawat berduri di lehernya.
“Mereka menggunakan motor Yamaha Mio, Suzuki Satria, dan Honda Revo, serta mobil Avanza silver,” kata Arbain, seorang warga Sukamara yang tinggal di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara.
Arbain mengaku mendapatkan pesan singkat isu kayau tersebut sekitar 4 hari lalu. Pesan itu, kata dia, berisi imbauan bagi warga untuk tidak meremehkan pesan tersebut dan segera menyampaikan kepada warga lainnya.
“Para korban akan diambil sebagian organ tubuhnya,” terang dia saat menjelaskan isi SMS yang didapatnya kepada Kalteng Pos Rabu (2/3).
Hal serupa juga dipaparkan Rudi, warga yang juga tinggal di Kelurahan Mendawai. Dia mengaku memperoleh SMS tersebut dua hari lalu. Dalam SMS itu, ungkapnya, penyebar isu mengajak warga untuk berhati-hati terhadap oknum laki-laki bertato tersebut.
“Katanya mereka telah berkeliaran di sekitar wilayah Kabupaten Kobar, tepatnya di Kecamatan Kotawaringin Lama yang berada tidak jauh dari Sukamara. SMS itu berisi ajakan bagi warga untuk berhati-hati dan menjaga diri,” tuturnya.
Di tempat terpisah, Kapolres Sukamara AKBP I Nyoman Artana melalui Wakapolres Kompol Dani Sudrajat mengaku mengetahui isu tersebut. Namun, menurut dia, sampai saat ini pihaknya belum memastikan kebenarannya.
“Sampai saat ini kasus tersebut masih sebatas isu, masih perlu diselidiki kebenarannya,” ujar dia. (elm)

4H3 KPFM Kalteng Pos Sumber........

Pernyataan Syaifullah Menyesatkan


PERNYATAAN anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PPP H Syaifullah Tamliha SPi MS menuai reaksi sejumlah kalangan. Bahkan, beberapa kalangan berpendapat bahwa apa yang disampaikan wakil rakyat daerah pemilihan Kalimantan I itu menyerupai parlemen jalanan dan tidak mencerminkan ciri seorang negarawan.
“Ini harus diuji, apa benar Teras melakukan usulan yang aneh-aneh seperti yang dituduhkan,” kata mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Fraksi PDIP Afridel Jinu SH, Senin (1/3).
Jika hal yang disampaikan itu adalah hasil rapat di Komisi IV DPR RI, yang bersangkutan dianggap melawan hukum karena membocorkan rahasia negara seperti yang dimaksud dalam KUHP pasal 322. Kalau pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi, itu sudah masuk ranah delik hukum.
Pernyataan H Syaifullah Tamliha SPi MS bisa saja ditafsirkan bahwa Teras telah menyalahgunakan jabatannya sebagai gubernur.
“Relevansi apa yang mendasari Gubernur Kalteng seharusnya dapat bernegosiasi dengan DPR RI? Apa kepentingannya menyandingkan jabatan yang pernah diemban Teras? Negosiasi yang dimaksud seperti apa? H Syaifullah Tamliha tidak detail memaparkan apa saja yang diminta Teras,” katanya. “Jangan sampai menimbulkan penafsiran negatif terhadap Teras karena bisa saja ditafsirkan kepentingan Teras secara pribadi atau sebagai Gubernur Kalteng.”
Syaifullah sepertinya tidak memahami urusan tata negara.
“Pernyataan itu menyakinkan kita semua bahwa apa yang diungkapkan merupakan cara agar RTRWP Kalteng gagal. Substansi yang disampaikan tidak jauh bedanya dengan parlemen jalanan yang tidak memiliki landasan dan fakta hukum jelas,” bebernya.
Penting diketahui bersama, lanjut Aji, panggilan karib Afridel Djinu, bahwa kekebalan hukum anggota DPR RI ada hanya pada saat menyampaikan pendapat atau pernyataan di dalam forum rapat-rapat DPR RI.
“Apa yang disampaikan H Syaifullah Tamliha di media Kalteng merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak memiliki kekebalan hukum. Sebagai mantan anggota DPR RI, sangat sulit saya menerima jalan pikiran dan pernyataan H Syaifullah Tamliha tersebut. Di mana letak kenegarawanan yang dia miliki?” katanya. “Semoga masyarakat Kalteng tidak berdiam diri ketika harkat dan martabatnya diserang oleh pihak luar. Sadar atau tidak, pernyataan H Syaifullah Tamliha telah melukai hati masyarakat Kalteng. Gubernur merupakan lambang kebesaran masyarakat Kalteng sehingga merupakan kewajiban kita semua untuk menjaganya.” (ink/ron)

4H3 KPFM Kalteng Pos Sumber.........

Harus Ada yang Legowo Soal RTRWP Kalteng, GAPKI Sarankan Cek Kondisi Objektif


PERSOALAN RTRWP Kalteng mendapat perhatian serius Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Sekretaris Jenderal (Sekjen) GAPKI Pusat Joko Supriyono menilai penyelesaian RTRWP Kalteng memerlukan langkah-langkah yang bijak.
Menurut dia, kalau dalam perjalanannya ada aspek hukum yang tidak bisa dihindarkan, Joko menyarankan kembali ke fatwa Jaksa Agung saja.
"Fatwa Jaksa Agung jelas-jelas mengatakan bahwa masalah (RTRWP) Kalteng sudah tidak bisa diselesaikan dengan alat hukum. Artinya perlu kebijakan dalam penanganannya dan dilakukan secara damai. Harus ada yang legowo," kata Joko saat ditemui Kalteng Pos di kantornya, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (1/3).
Menurut Direktur Environment & Social Responsibility (ESR) PT Astra Agro Lestari Tbk itu, semua pihak yang berkepentingan harus menyamakan persepsi.
"Pemerintah daerah, DPR, dan kalau perlu pengusaha harus melihat kondisi objektif di lapangan. Kalau kawasan perkebunan yang sudah berpuluh-puluh tahun beroperasi, ada HGU, ada pabrik, ada permukiman mau dikembalikan ke hutan, menurut saya tidak logis," katanya.
Joko berharap semua pihak melihat RTRWP Kalteng secara komprehensif. "Kalau sudah melihat kondisi objektif, kita bisa menyimpulkan mana yang harus diteruskan dan mana yang masih mungkin dikembalikan menjadi hutan," ajaknya.
Menurut Joko, perizinan perkebunan yang didakwa berada di kawasan hutan mencapai satu juta hektare. Dari jumlah itu, sekitar 600 ribu hektare sudah menanam dan selebihnya belum.
"Bagaimana mau menanam kalau tidak ada kepastian hukum, tidak ada kepastian investasi? Yang sudah menanam saja khawatir, apalagi yang belum," katanya.
Masalah ini, lanjut Joko, bukan semata-mata kesalahan pengusaha.
"Kalau ada pengusaha yang salah, pasti ya. Tapi sebenarnya ini bagian dari kesalahan regulasi. Tidak mungkin pengusaha menanam atau berinvestasi di areal satu juta hektare kalau tidak ada izin, entah dari bupati atau gubernur," jelasnya.
Menurut Joko, pada tahun 1999 di Kalteng sudah ada perda tentang paduserasi dan TGHK.
"Paduserasi dan TGHK itu legal, jadi pengusaha tidak salah," katanya lagi.
Joko bercerita bahwa pada tahun 2000 ada surat Badan Planologi (Baplan) yang mengatakan bahwa investasi di Kalteng dalam area yang tidak disebut hutan dalam RTRWP tidak perlu izin pelepasan kawasan hutan.
"Tahun 2006, ada surat Menhut yang membatalkan surat Baplan dan surat itu berlaku surut sampai tahun 2000. Bagaimana dengan perkebunan yang sudah telanjur banyak berinvestasi?" katanya.
GAPKI, kata Joko, telah dan akan terus menempuh semua jalur untuk mendorong percepatan penyelesaian RTRWP Kalteng. Bagi GAPKI, perkebunan yang sudah beroperasi harus tetap berjalan.
"Harus terus
berjalan karena investasi yang ditanamkan sudah besar, tenaga kerja yang terserap sudah banyak, kontribusi bagi pembangunan daerah juga tidak sedikit. Itu semua jangan sampai mati, jangan sampai terhenti," ujar Joko. (yon)

4H3 KPFM Kalteng Pos Sumber............

Bank Kalteng Mengaku Lalai


PALANGKA RAYA – Pihak Bank Kalteng mengaku lalai dalam hal pengamanan. Hal itu diungkapkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A DPRD Kalteng dengan PT Bank Kalteng yang digelar di Ruang Rapat Gabungan, Selasa (1/3).
“Kami mengakui banyak kekurangan dan kelalaian dalam pengaturan keamanan,” tukas Direktur Umum PT Bank Kalteng Soepangat Ngaseri. Hal tersebut dikatakan Soepangat guna menjawab pertanyaan dari beberapa anggota Komisi A DPRD Kalteng.
Beberapa anggota dewan mengatakan, kelalaian dalam pengamanan itu berakibat fatal. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan sistem keamanan PT Bank Kalteng.
“Akan ada perbaikan dalam sistem keamanan Bank Kalteng, khususnya menyangkut petugas security dan alat penunjang pengamanan,” jawab Soepangat.
Soepangat mengatakan, seharusnya waktu istirahat para petugas keamanan dibedakan dengan jam istirahat karyawan lainnya.
“Waktu istirahat petugas keamanan nantinya akan berbeda dengan waktu istirahat karyawan lainnya untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tindakan kejahatan pada jam-jam tersebut,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Soepangat juga menjelaskan mengenai jumlah petugas keamanan Bank Kalteng yang terdiri atas 10 orang. Mereka hanya dilengkapi dengan pentungan. Ke depannya akan ada peralatan lainnya, mungkin juga senjata api. Selain itu, jumlah personel juga akan ditambah.
Dalam RDP tersebut, selain Soepangat hadir pula jajaran pejabat PT Bank Kalteng, antara lain Komisaris Utama PT Bank Kalteng Drs Andris P Nanjan, Komisaris Independen Drs H Noordimansyah, Direktur Pemasaran Charli Taman, dan Direktur Kepatuhan Yesaya I Minun.
Seperti diketahui, Bank Kalteng menjadi sasaran perampok. Dua orang pelaku berhasil menjarah loket kasir di bagian belakang bank terbesar di Bumi Tambun Bungai itu pada Rabu (23/2) sekitar pukul 12.45.
Dugaan sementara, pelaku masuk melalui pintu belakang. Satu orang pelaku menggunakan senjata api (senpi) laras pendek, sedangkan pelaku lainnya menggunakan ketapel. Satu di antara mereka mengenakan helm dan cadar, sedangkan satunya lagi topi.
Kedua pelaku masuk dan menodong seorang kasir di bagian belakang yang biasanya melayani nasabah khusus. Salah satunya kemudian mengambil sebuah brankas jinjing berisi sekitar Rp90 juta yang ada di kasir dan langsung kabur.
Pelaku diduga kuat sudah mempelajari situasi bank sebelumnya. Mereka juga sepertinya tahu persis bahwa loket pelayanan khusus tidak dijaga.
Hingga kini para pelaku yang diduga kawanan gabungan Banjarmasin dan Palangka Raya itu belum tertangkap. (bin/ron)

4H3 KPFM Kalteng Pos Sumber..........