Heboh Isu Kayau Warga Sukamara dan Kobar Resah

SUKAMARA – Sekitar satu minggu terakhir warga Kabupaten Sukamara dan Kotawaringin Barat (Kobar) dihebohkan isu kayau alias potong kepala. Isu berawal dari sebuah SMS (Short Message Service) yang berisi imbauan bagi warga untuk berhati-hati siang dan malam sebab saat ini sejumlah orang yang disinyalir merupakan  pengayau berkeliaran di daerah tersebut.

Menurut isu tersebut, mereka mencari 400 orang korban untuk diambil organ tubuhnya. Mereka yang perlu diwaspadai adalah laki-laki penuh tato dan juga tato kawat berduri di lehernya.

“Mereka menggunakan motor Yamaha Mio, Suzuki Satria, dan Honda Revo, serta mobil Avanza silver,” kata Arbain, seorang warga Sukamara yang tinggal di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara.

Arbain mengaku mendapatkan pesan singkat isu kayau tersebut sekitar 4 hari lalu. Pesan itu, kata dia, berisi imbauan bagi warga untuk tidak meremehkan pesan tersebut dan segera menyampaikan kepada warga lainnya.

“Para korban akan diambil sebagian organ tubuhnya,” terang dia saat menjelaskan isi SMS yang didapatnya kepada Kalteng Pos Rabu (2/3).

Hal serupa juga dipaparkan Rudi, warga yang juga tinggal di Kelurahan Mendawai. Dia mengaku memperoleh SMS tersebut dua hari lalu. Dalam SMS itu, ungkapnya, penyebar isu mengajak warga untuk berhati-hati terhadap oknum laki-laki bertato tersebut.

“Katanya mereka telah berkeliaran di sekitar wilayah Kabupaten Kobar, tepatnya di Kecamatan Kotawaringin Lama yang berada tidak jauh dari Sukamara. SMS itu berisi ajakan bagi warga untuk berhati-hati dan menjaga diri,” tuturnya.

Di tempat terpisah, Kapolres Sukamara AKBP I Nyoman Artana melalui Wakapolres Kompol Dani Sudrajat mengaku mengetahui isu tersebut. Namun, menurut dia, sampai saat ini pihaknya belum memastikan kebenarannya.

“Sampai saat ini kasus tersebut masih sebatas isu, masih perlu diselidiki kebenarannya,” ujar dia. (elm)

4H3 KPFM Kalteng Pos Sumber........

Pernyataan Syaifullah Menyesatkan

PERNYATAAN anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PPP H Syaifullah Tamliha SPi MS menuai reaksi sejumlah kalangan. Bahkan, beberapa kalangan berpendapat bahwa apa yang disampaikan wakil rakyat daerah pemilihan Kalimantan I itu menyerupai parlemen jalanan dan tidak mencerminkan ciri seorang negarawan.

“Ini harus diuji, apa benar Teras melakukan usulan yang aneh-aneh seperti yang dituduhkan,” kata mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Fraksi PDIP Afridel Jinu SH, Senin (1/3).

Jika hal yang disampaikan itu adalah hasil rapat di Komisi IV DPR RI, yang bersangkutan dianggap melawan hukum karena membocorkan rahasia negara seperti yang dimaksud dalam KUHP pasal 322. Kalau pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi, itu sudah masuk ranah delik hukum.

Pernyataan H Syaifullah Tamliha SPi MS bisa saja ditafsirkan bahwa Teras telah menyalahgunakan jabatannya sebagai gubernur.

“Relevansi apa yang mendasari Gubernur Kalteng seharusnya dapat bernegosiasi dengan DPR RI? Apa kepentingannya menyandingkan jabatan yang pernah diemban Teras? Negosiasi yang dimaksud seperti apa? H Syaifullah Tamliha tidak detail memaparkan apa saja yang diminta Teras,” katanya. “Jangan sampai menimbulkan penafsiran negatif terhadap Teras karena bisa saja ditafsirkan kepentingan Teras secara pribadi atau sebagai Gubernur Kalteng.”

Syaifullah sepertinya tidak memahami urusan tata negara.

“Pernyataan itu menyakinkan kita semua bahwa apa yang diungkapkan merupakan cara agar RTRWP Kalteng gagal. Substansi yang disampaikan tidak jauh bedanya dengan parlemen jalanan yang tidak memiliki landasan dan fakta hukum jelas,” bebernya.

Penting diketahui bersama, lanjut Aji, panggilan karib Afridel Djinu, bahwa kekebalan hukum anggota DPR RI ada hanya pada saat menyampaikan pendapat atau pernyataan di dalam forum rapat-rapat DPR RI.

“Apa yang disampaikan H Syaifullah Tamliha di media Kalteng merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak memiliki kekebalan hukum. Sebagai mantan anggota DPR RI, sangat sulit saya menerima jalan pikiran dan pernyataan H Syaifullah Tamliha tersebut. Di mana letak kenegarawanan yang dia miliki?” katanya. “Semoga masyarakat Kalteng tidak berdiam diri ketika harkat dan martabatnya diserang oleh pihak luar. Sadar atau tidak, pernyataan H Syaifullah Tamliha telah melukai hati masyarakat Kalteng. Gubernur merupakan lambang kebesaran masyarakat Kalteng sehingga merupakan kewajiban kita semua untuk menjaganya.” (ink/ron)

4H3 KPFM Kalteng Pos Sumber.........

Harus Ada yang Legowo Soal RTRWP Kalteng, GAPKI Sarankan Cek Kondisi Objektif

PERSOALAN RTRWP Kalteng mendapat perhatian serius Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Sekretaris Jenderal (Sekjen) GAPKI Pusat Joko Supriyono menilai penyelesaian RTRWP Kalteng memerlukan langkah-langkah yang bijak.

Menurut dia, kalau dalam perjalanannya ada aspek hukum yang tidak bisa dihindarkan, Joko menyarankan kembali ke fatwa Jaksa Agung saja.

"Fatwa Jaksa Agung jelas-jelas mengatakan bahwa masalah (RTRWP) Kalteng sudah tidak bisa diselesaikan dengan alat hukum. Artinya perlu kebijakan dalam penanganannya dan dilakukan secara damai. Harus ada yang legowo," kata Joko saat ditemui Kalteng Pos di kantornya, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (1/3).

Menurut Direktur Environment & Social Responsibility (ESR) PT Astra Agro Lestari Tbk itu, semua pihak yang berkepentingan harus menyamakan persepsi.

"Pemerintah daerah, DPR, dan kalau perlu pengusaha harus melihat kondisi objektif di lapangan. Kalau kawasan perkebunan yang sudah berpuluh-puluh tahun beroperasi, ada HGU, ada pabrik, ada permukiman mau dikembalikan ke hutan, menurut saya tidak logis," katanya.

Joko berharap semua pihak melihat RTRWP Kalteng secara komprehensif. "Kalau sudah melihat kondisi objektif, kita bisa menyimpulkan mana yang harus diteruskan dan mana yang masih mungkin dikembalikan menjadi hutan," ajaknya.

Menurut Joko, perizinan perkebunan yang didakwa berada di kawasan hutan mencapai satu juta hektare. Dari jumlah itu, sekitar 600 ribu hektare sudah menanam dan selebihnya belum.

"Bagaimana mau menanam kalau tidak ada kepastian hukum, tidak ada kepastian investasi? Yang sudah menanam saja khawatir, apalagi yang belum," katanya.

Masalah ini, lanjut Joko, bukan semata-mata kesalahan pengusaha.

"Kalau ada pengusaha yang salah, pasti ya. Tapi sebenarnya ini bagian dari kesalahan regulasi. Tidak mungkin pengusaha menanam atau berinvestasi di areal satu juta hektare kalau tidak ada izin, entah dari bupati atau gubernur," jelasnya.

Menurut Joko, pada tahun 1999 di Kalteng sudah ada perda tentang paduserasi dan TGHK.

"Paduserasi dan TGHK itu legal, jadi pengusaha tidak salah," katanya lagi.

Joko bercerita bahwa pada tahun 2000 ada surat Badan Planologi (Baplan) yang mengatakan bahwa investasi di Kalteng dalam area yang tidak disebut hutan dalam RTRWP tidak perlu izin pelepasan kawasan hutan.

"Tahun 2006, ada surat Menhut yang membatalkan surat Baplan dan surat itu berlaku surut sampai tahun 2000. Bagaimana dengan perkebunan yang sudah telanjur banyak berinvestasi?" katanya.

GAPKI, kata Joko, telah dan akan terus menempuh semua jalur untuk mendorong percepatan penyelesaian RTRWP Kalteng. Bagi GAPKI, perkebunan yang sudah beroperasi harus tetap berjalan.
"Harus terus berjalan karena investasi yang ditanamkan sudah besar, tenaga kerja yang terserap sudah banyak, kontribusi bagi pembangunan daerah juga tidak sedikit. Itu semua jangan sampai mati, jangan sampai terhenti," ujar Joko. (yon)

4H3 KPFM Kalteng Pos Sumber............

Bank Kalteng Mengaku Lalai

PALANGKA RAYA – Pihak Bank Kalteng mengaku lalai dalam hal pengamanan. Hal itu diungkapkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A DPRD Kalteng dengan PT Bank Kalteng yang digelar di Ruang Rapat Gabungan, Selasa (1/3).

“Kami mengakui banyak kekurangan dan kelalaian dalam pengaturan keamanan,” tukas Direktur Umum PT Bank Kalteng Soepangat Ngaseri. Hal tersebut dikatakan Soepangat guna menjawab pertanyaan dari beberapa anggota Komisi A DPRD Kalteng.

Beberapa anggota dewan mengatakan, kelalaian dalam pengamanan itu berakibat fatal. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan sistem keamanan PT Bank Kalteng.

“Akan ada perbaikan dalam sistem keamanan Bank Kalteng, khususnya menyangkut petugas security dan alat penunjang pengamanan,” jawab Soepangat.

Soepangat mengatakan, seharusnya waktu istirahat para petugas keamanan dibedakan dengan jam istirahat karyawan lainnya.

“Waktu istirahat petugas keamanan nantinya akan berbeda dengan waktu istirahat karyawan lainnya untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tindakan kejahatan pada jam-jam tersebut,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Soepangat juga menjelaskan mengenai jumlah petugas keamanan Bank Kalteng yang terdiri atas 10 orang. Mereka hanya dilengkapi dengan pentungan. Ke depannya akan ada peralatan lainnya, mungkin juga senjata api. Selain itu, jumlah personel juga akan ditambah.

Dalam RDP tersebut, selain Soepangat hadir pula jajaran pejabat PT Bank Kalteng, antara lain Komisaris Utama PT Bank Kalteng Drs Andris P Nanjan, Komisaris Independen Drs H Noordimansyah, Direktur Pemasaran Charli Taman, dan Direktur Kepatuhan Yesaya I Minun.

Seperti diketahui, Bank Kalteng menjadi sasaran perampok. Dua orang pelaku berhasil menjarah loket kasir di bagian belakang bank terbesar di Bumi Tambun Bungai itu pada Rabu (23/2) sekitar pukul 12.45.

Dugaan sementara, pelaku masuk melalui pintu belakang. Satu orang pelaku menggunakan senjata api (senpi) laras pendek, sedangkan pelaku lainnya menggunakan ketapel. Satu di antara mereka mengenakan helm dan cadar, sedangkan satunya lagi topi.

Kedua pelaku masuk dan menodong seorang kasir di bagian belakang yang biasanya melayani nasabah khusus. Salah satunya kemudian mengambil sebuah brankas jinjing berisi sekitar Rp90 juta yang ada di kasir dan langsung kabur.

Pelaku diduga kuat sudah mempelajari situasi bank sebelumnya. Mereka juga sepertinya tahu persis bahwa loket pelayanan khusus tidak dijaga.

Hingga kini para pelaku yang diduga kawanan gabungan Banjarmasin dan Palangka Raya itu belum tertangkap. (bin/ron)

4H3 KPFM Kalteng Pos Sumber.......... 

Natalie Portman Gondol Piala Oscar

WAJAH Natalie Portman tampak semringah ketika dinobatkan sebagai Aktris Terbaik di ajang Academy Awards 2011. Meski perut terlihat buncit karena tengah hamil, Natalia Portman terlihat tetap cantik mengenakan gaun berwarna ungu karya designer Rodarte. Untuk mempermanis penampilannya, dia menggunakan perhiasaan dari Tiffany.

Portman jadi sorotan berkat prestasinya sebagai penari balet dalam film Black Swan di ajang Academy Awards 2011 yang digelar Minggu (27/2) waktu Los Angeles atau Senin WIB. Dia mengalahkan Annette Bening (The Kids are All Right), Nicole Kidman (Rabbit Hole), Jennifer Lawrence (Winter's Bone), dan Michelle Williams (Blue Valentine).

Portman memang layak dapat Oscar. Di film itu dia rela menjalani latihan intensif minimal delapan jam sehari untuk mengikuti kelas tari. Portman juga harus memenuhi tuntutan peran menurunkan berat badannya hingga 9,1 kilogram.

Portman bahkan sempat berpikir peran itu akan membunuhnya karena dia merasakan aktivitas fisik yang terlampau berat. Bahkan, dia sempat mengalami cedera tulang saat syuting.

"Ada beberapa malam yang saya pikir saya benar-benar akan mati," katanya kepada Entertainment Weekly beberapa waktu lalu.

Di tahun ini pula, filmnya “No Strings Attached” yang dibintangi bersama Ashton Kutcher menuai sukses di box office.

Kebahagian juga dirasakan Colin Firth yang menyabet penghargaan sebagai Aktor Terbaik. Perannya sebagai si Raja Gagap dalam film “The King Speech” berhasil membungkam lawan-lawannya, di antaranya Javier Bardem (Biutiful), Jeff Bridges (True Grit), Jesse Eisenberg (The Social Network), dan James Franco (127 Hours).

Film “The King's Speech” karya sutradara asal Inggris Tom Hooper juga memenangi penghargaan tertinggi Academy Awards ke-83. Film tentang Raja George VI yang gagap itu meraih Piala Oscar sebagai film terbaik.

Persaingan untuk kategori film terbaik tahun ini terbilang sangat ketat karena ada 10 nomine, termasuk “The Social Network” dan “Inception” yang paling banyak dijagokan. Nominasi lainnya yang juga kuat adalah “Black Swan” dan “The Fighter”.

Menariknya, salah satu nomine film terbaik tahun ini adalah film animasi Toy Story yang sebelumnya diumumkan sebagai pemenang kategori Film Animasi Terbaik.

Aktor Christian Bale juga tampak bahagia karena berhasil meraih Oscar pertamanya sebagai Aktor Pendukung Terbaik. Christian meraih penghargaan itu lewat aktingnya yang ciamik sebagai Dicky Eklund dalam “The Fighter”. (jpnn)

4H3 KPFM Kalteng Pos Sumber.......

Sidang Adat Pasangan “Lengket” dengan Tiga Tergugat. Semua Dikenai Jipen Sebesar Rp21 Juta

 

Lokasi tempat dimana pasangan selingkuh dipergoki istrinya

Masih ingat dengan kejadian pasangan selingkuh yang “lengket” di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, akhir bulan lalu? Pelakunya, yaitu Wr (46), Yt (16), dan SF (42) menjalani sidang adat pekan lalu. Mereka dikenai jipen (denda) sebesar Rp21 juta.

MENGAPA istri sah Wr, SF, juga dikenai jipen? SF-lah yang ternyata menyebarkan kabar tidak benar tentang insiden “lengket” tersebut. Sidang adat digelar pekan lalu di kantor Kelurahan Banturung di Jalan Cilik Riwut Km 33. Sidang dipimpin damang Kecamatan Bukit Batu dan dihadiri ketua RT, Danranmil, Kapolsek Bukit Batu, tokoh agama, masyarakat, dan keluarga kedua belah pihak.

Sidang memutuskan Wr dikenai denda Rp11 juta, SF Rp4 juta, dan Yt diminta membayar Rp3 juta. Ketiga orang tersebut juga diminta membayar biaya sidang adat sebesar Rp2 juta lebih sehingga total yang harus dibayar ketiganya mencapai Rp21 juta. Ketiganya menyatakan setuju membayar denda dan menerima keputusan adat.

Mungkin karena sedang nahas, Wr juga ditangkap Polres Katingan karena terlibat illegal logging (IL). Mantan polisi itu kini mendekam di Mapolres Katingan. Meski demikian, damang tetap meminta pertanggungjawaban Wr untuk membayar jipen.

Dalam sidang adat juga terbukti bahwa Wr telah menghamili Yt. Remaja itu diketahui sudah hamil tiga bulan dan menuntut Wr bertanggung jawab karena anak yang dikandungnya merupakan hasil hubungan gelap dengan Wr. Bukti Yt telah hamil diperkuat oleh visum dokter. Sidang adat kemudian memutuskan sanksi adat bagi Wr berupa nafkah untuk anak yang dikandung Yt sampai berumur 17 tahun.

Sekadar informasi, kabar pasangan “lengket” di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Palangka Raya, ternyata tidak benar. Peristiwa yang banyak disaksikan warga setempat itu hanya pengerebekan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya yang sedang berhubungan intim dengan pasangan selingkuhnya. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (30/1) sekitar pukul 18.30.

Kapolsek Bukit Batu Iptu Bakrie SH membenarkan adanya penggerebekan pasangan selingkuh tersebut. Kejadian awalnya tidak dilaporkan ke Polsek Bukit Batu, tetapi diselesaikan secara kekeluargaan oleh ketua RT. (cah)

4H3 KPFM Kalteng Pos Sumber................

Soal RTRWP, Teras Mau Lebih Delapan Bupati di Kalimantan Bakal Diperiksa

KUALA KAPUAS - Persoalan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah hingga saat ini belum menemui titik terang. Pemerintah pusat, dalam hal ini Komisi IV DPR RI, tampaknya tidak mau disalahkan atas belum rampungnya masalah tersebut. 

Anggota Komisi IV DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan, semestinya persoalan RTRWP Kalteng sudah rampung. 

“Gubernur Kalteng mau lebih terus sehingga terjadi tawar-menawar,” kata Syaifullah usai pembukaan Rakor Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wilayah Kalteng, Senin (28/2), di Kuala Kapuas.

Menurutnya, gubernur Kalteng yang juga mantan anggota DPR RI itu seharusnya dapat bernegosiasi dengan anggota DPR.

“Dia (Gubernur Kalteng) ‘kan punya fraksi besar, PDIP. Saya kira tidak perlu berkoar-koar, bereskan dulu fraksinya,” tegasnya. Bahkan, menurut Syaifullah, yang membuat RTRWP Kalteng tidak cepat rampung adalah keinginan yang macam-macam dari Gubernur Kalteng.

“Dia pernah ingin menggugat UU 41 Tahun 1999. Semestinya yang sulit disederhanakan dan yang sederhana jangan dipersulit,” kata dia. “Sederhana saja, ini mau diselesaikan atau tidak? Kalau marah-marah tidak usah saja,” tegasnya lagi.

Dia mengaku, pihaknya, dalam hal ini komisi VI, ingin cepat menyelesaikan masalah RTRWP Kalteng. Namun, kalau di Kalteng sendiri tidak sinkron, bagaimana mau menyelesaikan.

“Ada kabupaten-kabupaten yang protes ke DPR. Semestinya masalah Kalteng jangan dibawa-bawa ke Jakarta, selesaikan di dalam,” ucapnya.

Dia juga mengaku sangat menyesalkan sikap Gubernur Kalteng yang dianggap terlalu konfrontatif karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.

Lebih jauh dia mengatakan, di Kalimantan ada delapan bupati yang akan  diperiksa oleh penegak hukum karena pelanggaran kawasan hutan yang tidak prosedural dan tidak sesuai dengan hukum.

“Mereka bakal diperiksa berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan dan itu sahih,” kata dia.

Namun, Syaifullah tidak menyebutkan nama dan bupati mana yang bakal diperiksa dalam kasus tersebut.

“Nanti kalian (wartawan) akan memperoleh informasi sejelas-jelasnya kabupaten mana yang paling banyak melakukan pelanggaran. Nanti saya sampaikan dalam paparan saya,” janji Syaifullah.

Namun, janji Syaifullah yang akan membeberkan kabupaten mana saja yang melakukan pelanggaran dan akan diperiksa ternyata hanya isapan jempol. Setelah beberapa jam awak media menunggu paparan tersebut, forum menginginkan hal tersebut dilakukan secara tertutup.

“Nanti ada rilis hasil dari humas, kami mohon wartawan keluar dulu,” kata Ketua APKASI Wilayah Kalteng HM Mawardi.

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang berharap forum APKASI dapat mendorong dan mempercepat penyelesaian RTRWP Kalteng. Menyinggung adanya delapan bupati di Kalimantan yang bakal diperiksa, Teras mengatakan, yang berhak membicarakan itu adalah penegak hukum yang melakukan pemeriksaan.

“Kasihan mereka (delapan bupati) karena ini menyangkut kewibawaan bupati. Bagi Kalteng masalah itu peka. Saya takut ini dapat menganggu kinerja para bupati yang sedang melaksanakan tugasnya melayani rakyat,” kata Teras. (art)

4H3 KPFM Kalteng Pos Sumber..................

16 Pengusaha Nasional Jajaki Investasi di Kalteng

PALANGKA RAYA— Sebanyak 16 pengusaha nasional saat ini tengah menjajaki peluang untuk berinvestasi di Bumi Tambun Bungai ini. Terlebih para pengusaha yang tergabung ke dalam Kadin Nasional ini merupakan para pengambil keputusan strategis di perusahaannya masing-masing.

“Di antara beberapa pengusaha itu adalah Suryo Bambang Sulisto selaku Ketua Umum Kadin Pusat, Anindya N. Bakrie, James T. Riadi dan Haryadi Sukamdani serta beberapa pengusaha lainnya,”ujar Ketua Umum Kadin Kalteng H Tugiyo Wiratmodjo PHd.

Ditambahkan Tugiyo, rombongan pengusaha nasional ini rencana tiba di bandara Tjilik Riwut dengan menumpang 2 pesawat khusus sekitar pukul 15.15WIB pada Minggu (27/2). Selanjutnya, mereka akan mengikuti Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) I Kadin Kalteng, serta sejumlah agenda lainnya.

Diperkirakan, mereka akan berada di Kalteng hingga pukul 21.00WIB. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan dalam rangka kunjungan kerja Kadin Pusat ke Balikbapan, Kaltim.

“Kehadiran mereka selama sekitar 6 jam di Palangka Raya ibukota Kalteng ini akan kita manfaatkan untuk mempromosikan berbagai potensi SDA. Bahkan, kita juga memberikan kesempatan kepada pengurus Kadin di kabupaten/kota untuk memaparkan potensi daerahnya,”ujar Tugiyo.

Penegasan ini disampaikan Tugiyo yang didampingi pula oleh sejumlah Wakil Ketua Kadin Kalteng seperti Yurikus Dimang, Anthon Pawarrangan dan pengurus lainnya, pada jumpa pers di kantor Kadin Kalteng di Jalan Temanggung Tilung, Sabtu (26/2) kemarin.

Dikatakan Tugiyo, pihaknya sangat optimis pertemuan dengan kalangan pengusaha nasional ini dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian Kalteng. “Pertemuan ini memang hanya sebagai langkah awalnya saja. Sebab, setelah ini kita akan menindaklanjutinya dengan pembicaraan bussines to bussines,” ujar bos Mega Top Canter (MTC) Palangka Raya ini.

Lebih lanjut, kata Tugiyo, dalam pertemuan dengan para pengusaha nasional yang dihelat dalam sebuah Gala Dinner di Pallace Ballroom Hotel Aquarius, pihaknya juga mengundang para kepala daerah, pimpinan SKPD dan forum komunikasi daerah seperti Kapolda, Danrem dan Kajati.

“Jadi kita sangat berharap setelah Gala Dinner ini nantinya hubungan antara pemerintah dan kalangan dunia usaha semakin sinergis. Terutama dalam membangun sektor dunia usaha dan permodalan di Kalteng,”ujar Tugiyo seraya menambahkan dalam kesempatan ini pihaknya juga mengundang pengurus Kadin provinsi tetangga seperti Kalsel, Kaltim dan lainnya. (tur)

4H3 KPFM Kalteng Pos Sumber...............

Tata Batas Rawan Konflik

PALANGKA RAYA – Tata batas antar kabupaten di wilayah Kalteng tampaknya rawan memicu konflik. Hingga saat ini sejumlah besar daerah belum tuntas dalam pembahasan masing-masing. Apalagi belum kunjung tuntasnya pengesahan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) Kalteng.

Tak hanya rawan konflik antar wilayah, hal tersebut juga akhirnya merupakan salah satu hambatan atau kendala bagi investor yang ingin menanamkan investasinya, terutama  di bidang perkebunan dan pertambangan.

“Ada kepentingan lain yang berhubungan dengan investasi. Ini berpengaruh besar terhadap konflik ketidaksepahaman antar kepala daerah dalam menentukan batas wilayahnya,” ujar Anggota Komisi A DPRD Kalteng Imam Mardhani ketika dibincangi di ruang kerjanya, Sabtu (26/2).

Menurut politisi PAN ini, pada beberapa daerah kabupaten, terjadi ketidaksepahaman dalam menentukan batas wilayah masing-masing. Hal ini membuat penghitungan dan penetapan luas wilayah tak bisa dihitung dengan tepat.

“Hampir di semua daerah kabupaten terjadi polemik tata batas wilayah. Seperti Kabupaten Barito Selatan dengan Barito Timur, Barito Utara dengan Murung Raya serta Kapuas dan Pulang Pisau,” sebutnya.

Ditambah lagi, lanjut Imam, pada zaman dahulu, penentuan batas wilayah hanya berdasarkan jalur sungai, tanpa ada penghitungan dengan alat pengukur.

“Beberapa daerah ada yang menyampaikan laporan yang terkesan tidak valid mengenai batas wilayahnya. Bahkan ada yang tumpang tindih dengan daerah yang berbatasan langsung,” tukas Imam.

Dia berharap, RTRWP Kalteng segera rampung, agar semua permasalahan yang berdampak langsung, dapat segera terselesaikan. Sehingga tidak memicu konflik antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Jangan sampai polemik ketidakjelasan tata batas wilayah kabupaten tersebut, menjadi berkepanjangan dan tidak kunjung rampung. Harus ada laporan penghitungan yang jelas dan valid. Agar tidak memicu perselisihan antar kepala daerah yang saling mempertahankan batasan wilayah menurut argumen masing-masing,” tandasnya. (bin) 

4H3 KPFM Kalteng Pos Sumber................

Polisi Awasi Sejumlah Titik yang Mencurigakan

PALANGKA RAYA – Pengejaran terhadap kawanan perampok PT Bank Kalteng masih belum juga membuahkan hasil. Namun aparat kepolisian bertekat untuk terus melakukan menyelidikan.

Bahkan, mereka mengasi sejumlah titik yang dianggap mencurigakan, setelah sebelumnya, pihak kepolisian sudah mendapatkan informasi awal tentang aksi perampokan tersebut.

“Kita akan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku perampokan tersebut,” kata Kasat Reskrim Polres Palangka Raya Akp Yusfandi Usman SIK kepada wartawan Koran ini, Sabtu (26/2), kemarin.

Terkait berkembangnya opini bahwa perampokan itu melibatkan orang dalam, tampaknya polisi tidak ingin gegabah menanggapinya. Meskipun aksi perampok terkesan terorganisir dan sudah mengenal betul TKP.

Sebelumnya Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kalteng yang juga Purnawirawan Polri RYM Soebandi mengungkapkan ada indikasi keterlibatan orang dalam pada aksi perampokan tersebut. “Keterlibatan orang dalam bisa terlibat langsung atau tidak langsung,” jelasnya, kala itu.

RYM Soebandi menjelaskan bahwa keterlibatan secara langsung artinya, ada yang memberikan keterangan kepada para pelaku atau melakukan persengkokolan. Sedangkan secara tidak langsung, seperti hanya pernah bercerita tentang alur dan letak pasti penyimpanan uang yang kemudian diingat oleh orang yang akhirnya menjadi pelaku perampokan.

“Setelah melakukan penyelidikan, kita tidak dapat memastikan bahwa adanya keterlibatan orang dalam secara langsung dalam aksi perampokan Bank Kalteng,” jelas Kasat Reskrim.

Pihak kepolisian tidak mau terlalu cepat menyimpulkan bahwa adanya keterlibatan orang dalam secara langsung dari aksi perampokan itu. Menginggat hasil penyelidikan terhadap sejumlah saksi yang berasal dari dalam bank sendiri tidak mengarah ke sana secara pasti.

Sebagaimana diketahui, Rabu (23/2) sekawanan perampok beraksi di kantor pusat Bank Kalteng di Jalan RTA Milono, sekitar pukul 12.40 WIB. Dua perampok masuk dan menyatroni kasir bagian belakang. Dalam aksi kurang dari 10 detik itu pelaku berhasil membawa kabur uang sekitar Rp 90 juta. (*/fad)

4H3 KPFM Kalteng Pos Sumber.................