PALANGKA RAYA – Meski dituntut mundur 39 cabor, Ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalteng, Drs H Rinco Norkim didampingi Sekum Pahmi SE, menegaskan pantang mundur sebagai pengurus KONI Kalteng. Bahkan, mereka optimis walaupun dana minim, namun Kalteng tetap mengikuti Pra PON 2011 dan PON 2012.
“Kami tidak akan mundur sampai masa akhir jabatan. Desakan dari ke-39 Cabor yang telah menyetujui pengurus KONI mundur, saya rasa mereka salah alamat. Karena dasar alasan mereka tidak jelas,” ujar Sekum KONI Kalteng Pahmi SE, kepada beberapa wartawan di meja kerjanya. Selasa (8/2)
Kecuali kalau tuntutan itu sudah memenuhi syarat UU RI No.3 Tahun 2005. Maka pihaknya, ujar Pahmi, dengan tidak dituntut pun akan mundur. “Tuntutan mundur pada pengurus KONI itu salah alamat. Seharusnya mereka menuntut kepada Pemerintah bukan kepada KONI Kalteng,” lanjutnya.
Sebab, imbuhnya, masalah dana adalah tanggung jawab pemerintah, dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Oleh karenanya tuntunan itu sebenarnya salah alamat,” tegasnya.
Sebab, kata Pahmi, mereka sudah melaksanakan tugas sebagai pengurus KONI Kalteng. “KONI adalah satu-satunya Induk Organisasi cabang olahraga yang menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasi keikutsertaan cabang olah raga prestasi, dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas Daerah dan Nasional, seperti kegiatan pelaksanaan PORPROV, PRA PON, dan PON.
Lebih jauh dijelaskannya, bahwa masalah ini telah disampaikan kepada KONI Pusat Sekjen Djati Waluyo belum lama ini. Setelah berkonsultasi, maka alasan tersebut sangat lemah dan belum memenuhi syarat UU yang ada. “Saya kira ini bukan lagi alasan untuk Cabor berprestasi. Namun ini sudah masuk dalam dunia politis,” tambahnya.
Meskipun dana dari pemerintah minim, namun Pengurus KONI Kalteng optimis untuk mengikuti PraPON 2011 dan PON 2012. Caranya melalui jalur bantuan dengan model bapak angkat masing-masing Cabor. Cara ini diharapkannya akan dibantu oleh pemerintah. “Jika seandainya tidak cukup maka kami akan mencari solusinya setelah diadakan rapat pada tanggal 12-13 Februari 2011 di Riau (Persiapan PraPON), serta rapat pada 15-16 Februari untuk membahas masalah yang sedang dihadapi KONI Kalteng di Jakarta,” tegas Pahmi.
Sementara itu, anggota pengurus KONI Kalteng yang sudah mengundurkan diri diantaranya wakil ketua pengurus KONI Provinsi Barlen, ST, M.MT, dan Bidang Hubungan Antarlembaga Kamarudin Hadi yang sering disebut Tuat. Namun, Tuat ini, belum mengajukan melalui surat pengunduran diri seperti yang dilakukan oleh Barlen, dan hanya melalui lisan kepada pengurus umum KONI kalteng.
Ditambahkan Pahmi, semoga tidak ada lagi anggota pengurus KONI Provinsi yang mengundurkan diri, karena alasan permintaan mereka masih salah alamat, dan tidak sesuai dengan UU yang ada. (*/uli)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar